TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), ada 9 PSN dan 1 Program yang penyelesaiannya melebihi tahun 2024. Sehingga harus dikeluarkan dari daftar PSN.

“Saat ini sudah ada 232 usulan proyek baru. 84 usulan proyek berasal dari 5 Kementerian, 123 usulan proyek berasal dari 13 Pemerintah Daerah, 17 usulan proyek berasal dari 4 BUMN/BUMND, dan 8 usulan proyek berasal dari swasta," kata Airlangga melalui siaran pers, Kamis 16 April 2020.

Adapun pada Rabu, 15 April 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Daftar Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Terkait progres pembangunan dari PSN, Airlangga mengungkapkan, hingga 31 Desember 2019 sebanyak 88 persen PSN telah melewati tahap persiapan, termasuk di dalamnya adalah program ketenagalistrikan 35 ribu MW dan Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi.

Kemudian, kata dia, PSN yang masih dalam tahap penyiapan ada 12 persen termasuk di dalamnya program Industri Pesawat.

Dalam rakor, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan telah berkoordinasi dengan Airlangga guna mengevaluasi proyek mana yang bisa didanai oleh swasta. "Jadi tidak hanya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ucapnya.

Luhut berharap dengan adanya status PSN, proyek-proyek investasi swasta yang selama ini mengalami kendala dapat segera diselesaikan, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa. Kemudian dalam pengerjaannya pun bisa lebih cepat pada saat kondisi pandemi corona ini.