Petugas kesehatan berjalan di depan maskapai penerbangan komersil Citilink, di Lapangan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 23 Maret 2020. Pemerintah sedang mempertimbangkan opsi pelarangan mudik untuk mencegah penularan virus Corona wabah epidemi Covid-19 (Corona).TEMPO/Imam Sukamto
Tempo.Co, Jakarta - Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) Bayu Sutanto mengatakan pelaku usaha di sektor penerbangan telah menyiapkan asumsi risiko di masa pandemi virus corona. Namun, asumsi tersebut hanya dirancang sepanjang April hingga Mei 2020.
"Kalau masa kedaruratan mundur, belum bisa diputuskan seperti apa solusinya," ujar Bayu saat dihubungi Tempo pada Senin, 13 April 2020.
Bayu mengatakan, saat ini, maskapai penerbangan masih mencoba mempertahankan bisnisnya dengan pelbagai cara. Misalnya, beberapa perseroan telah mengurangi gaji dan upah pegawai agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Alternatif lain yang ditempuh agar perusahaan bisa tetap bernapas ialah menunda pembayaran biaya-biaya operasional hingga menyetop operasi. Manajemen masing-masing juga telah menunda tunggakan sewa pesawat kepada lessor luar negeri.
Bayu menjelaskan, seandainya pandemi masih berlangsung selepas Mei nanti, maskapai penerbangan akan menghadapi situasi yang berat. Perusahaan pun akan terpaksa mengambil skenario yang lebih buruk.
Kondisi fiskal yang payah di masa wabah diakui oleh pendiri AirAsia, Tony Fernandes. Melalui sebuah surat yang dipublikasikannya pada Sabtu, 9 April lalu, Tony mengatakan 96 persen armadanya kini mandek terbang. Di sisi lain, perseroan sedang berupaya tak mem-PHK karyawan.
Untuk menekan dampaknya terhadap stabilisasi perusahaan, Tony menegaskan bahwa ia dan CEO AirAsia Kamarudi Meranun, tak akan mengambil gaji. "Saya dan Kamarudin tidak akan mengambil gaji selama periode ini," katanya.
Tak hanya maskapai penerbangan, wabah corona membuat sejumlah industri lesu darah. Majalah Tempo edisi 11 April 2020 menulis, per pekan lalu, jumlah pekerja terdampak Covid-19 sudah mencapai 1,2 juta orang. Para pekerja itu telah dirumahkan atau bahkan terkena PHK.
Organisasi Buruh Internasional atau ILO, pada Maret lalu menyerukan agar dunia menggenjot program jejaring pengamanan sosial. Negara-negara juga diminta mengintervensi industri lewat kebijakan untuk menanggulangi besarnya lonjakan potensi pengangguran.
ILO menaksir, jumlah pengangguran di dunia pada 2020 akan bertambah 24,7 juta orang dari tahun lalu 188 juta. Estimasi ini melampaui dampak krisis ekonomi 2008 yang kala itu hanya memicu pertambahan jumlah pengangguran sebanyak 22 juta orang.
