TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menyebut pemerintah perlu mengubah konsep dari program kartu prakerja.

Pasalnya, ia menilai program ini kurang cocok untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi selama wabah Virus Corona alias COVID-19, salah satunya adalah tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan catatan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, sudah ada 150 ribu orang yang di-PHK atau 10 persen dari 1,5 juta pekerja yang terimbas kondisi wabah ini.

"Ini kayak Jaka Sembung naik ojek, karena korban PHK sekarang tidak perlu diberi pelatihan secara online. Jadi saya agak bingung," ujar Bhima dalam diskusi daring, Ahad, 12 April 2020. "Kalau tidak ada perubahan konsep pada kartu prakerja, ini bisa kacau sekali."

Bhima mengatakan kartu prakerja sejatinya dicanangkan Presiden Joko Widodo pada masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, ketika kondisi perekonomian sedang relatif normal. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen.

Sehingga, wajar kala itu pemerintah berpikir akan berfokus untuk memacu jumlah sumber daya manusia unggul melalui program tersebut, sehingga ada pelatihan online dan offline. Sementara, Bhima melihat saat ini kondisi sedang tidak normal dan cenderung krisis.

Namun, pemerintah justru menaikkan alokasi anggaran untuk kartu prakerja menjadi Rp 2 triliun dan menambah jumlah penerima menjadi 5,6 juta orang. "Ini konsepnya dipaksakan dalam kondisi krisis, sehingga korban PHK dilatih secara online baru diberi tunjangan dan penyelenggaranya dapat uang dari negara," tutur dia. "Pertanyaannya, lebih penting mana pelatihan orang ketimbang memberi cash transfer kepada pekerja yang terdampak, terutama pekerja informal?"

Dalam kondisi seperti ini, Bhima melihat masyarakat yang ekonominya tertekan lantaran terkena dampak wabah Corona sejatinya lebih butuh bantuan tunai untuk bisa makan setiap hari, ketimbang mendapat pelatihan. Ditambah lagi, ia khawatir masyarakat juga kesusahan untuk bisa mendaftar dan mengikuti pelatihan sebab semuanya serba online. Sementara, sebagian besar masyarakat masih ada yang belum terbiasa dengan pelatihan online.

Di sisi lain, Bhima juga menyoroti persiapan program kartu prakerja yang cenderung dipersiapkan dalam waktu singkat. Sehingga, datanya pun masih belum rapi. "Saya baca surat Kemenko Ekonomi ini luar biasa program bandung bondowoso, 29 Maret surat keluar, mengumpulkan data April dan akan dilaksanakan 7 April, ini luar biasa dalam singkat harus kumpulkan data."

Kemarin malam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi membuka pendaftaran Program Kartu Prakerja yang bisa diakses melalui laman www.prakerja.go.id. "Program Kartu Prakerja ini Bisa diakses di situs www.prakerja.go.id secara online atau daring dan pendaftaran terbuka 24 jam 7 hari selama seminggu," kata Airlangga melalui konferensi video, Sabtu petang, 11 April 2020.

Airlangga mengungkapkan, masyarakat yang bisa memanfaatkan kartu prakerja adalah warga negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun dan sedang tidak sekolah atau kuliah, serta belum mendapatkan pekerjaan.

Dia pun mengajak, kepada pekerja yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pelaku usaha mikro kecil yang tutup usaha karena dampak pandemi virus corona untuk mendaftarkan diri ke Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja akan membuka pendaftaran dengan kuota untuk 164 ribu orang per-minggunya. "Gelombang 1 pendaftaran dibuka dari sekarang sampai dengan Kamis 16 April pukul 16.00 WIB. Setelah 16.00 WIB akan buka ke gelombang berikutnya," ucap Airlangga. Adapun besaran bantuan pelatihan dan insentif yang diterima oleh masing-masing peserta sebesar Rp 3.550.000, dan akan menyasar kepada 5.6 juta peserta selama tahun 2020.

CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI