Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta agar kalangan pelaku usaha perikanan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi virus corona Covid-19 ini.
"Tolong jangan ada PHK," kata Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, 9 April 2020.
Edhy juga telah meninjau aktivitas bongkar muat ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Jakarta Utara, 7 April.
Dalam kesempatan tersebut, selain berinteraksi dengan para ABK (Anak Buah Kapal), dia meminta pelaku usaha perikanan tidak melakukan PHK di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Edhy menjelaskan, KKP tengah mengupayakan hasil perikanan tangkap maupun budidaya bisa terserap pasar sehingga nelayan, pembudidaya serta pelaku usaha tak rugi dan produksi tetap berjalan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mempermudah izin sektor perikanan tangkap menjadi lebih cepat dan efisien melalui aplikasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat)
"Kemudahan izin sudah kami beri, ada aplikasi SILAT. Apa lagi yang bisa membantu proses produksi lebih maksimal? Kami siap bantu asal itu tidak menyalahi aturan," ujarnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) James Thans menyatakan pelaku usaha tetap berproduksi sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi PHK terhadap para pekerja termasuk ABK.
Malah di tengah pandemi Covid-19 ini, menurut James Thans, hasil tangkapan cenderung mengalami kenaikan. "PHK tidak karena kami tetap berproduksi. Cuma khawatirnya kalau lockdown," ujar James.
Sebelumnya, KKP meminta agar akses pengiriman sarana produksi dan logistik di bidang kelautan dan perikanan tidak dibatasi, termasuk wilayah-wilayah yang menjadi zona merah pandemi COVID-19.
Menurut Dirjen Perikanan Bududaya, Slamet Soebjakto, ada banyak keluhan dari para pelaku usaha perikanan yang terkendala dalam akses keluar dan masuk wilayah yang mengeluarkan kebijakan pembatasan dan penutupan akses ke wilayahnya masing-masing belakangan ini.
Padahal, lanjutnya, Presiden Joko Widodo dalam arahannya meminta daerah untuk mempermudah akses pengiriman logistik untuk mensuplai kebutuhan pangan masyarakat.
"Pesan Presiden sangat jelas. Di tengah pandemi wabah Covid-19, Pemerintah harus memastikan produktivitas, daya beli dan suplai pangan tetap terjaga," kata Slamet.
Dia mengingatkan, produk perikanan bisa tersedia jika produksi tetap berjalan, sehingga KKP telah menyiapkan strategi salah satunya mendorong distribusi bantuan sarana produksi dan menjamin sistem logistik ikan tidak terganggu.
