Kemenkeu Minta Proyek Infrastruktur Non-Prioritas Ditunda

Rabu, 8 April 2020 17:50 WIB

Pembangunan fasilitas perkeretaapian di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa 7 April 2020. Penghentian sementara proyek infrastruktur akan didasarkan pada dua kebijakan yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Tempo/Tony Hartawan

Tempo.Co, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan kementeriannya telah merekomendasikan agar proyek pembangunan infrastruktur yang non-prioritas ditunda sementara.

Sebab, saat ini pemerintah tengah berfokus kepada penanganan Virus Corona alias COVID-19. "Kalau memang tidak mendesak dan tidak bisa jalan dampak COVID kami rekomendasikan ditunda dulu," ujar Askolani dalam siaran langsung, Rabu, 8 April 2020.

Sementara, untuk proyek-proyek prioritas, kata Askolani, pekerjaannya tidak akan dihentikan melainkan dikurangi intensitasnya selama masa wabah Virus Corona. Khususnya, setelah ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

Menurut Askolani, pengurangan intensitas pekerjaan itu bisa dilakukan dengan dilanjutkan di tahun berikutnya. Jadi misalnya volume pekerjaan pada tahun ini direncanakan sebesar 50 persen, maka itu bisa dikurangi separuhnya menjadi 25 persen. Sementara, sisanya dilanjutkan di tahun berikutnya. "Jadi untuk proyek yang penting tidak disetop, melainkan dikurangi."

Askolani mengatakan wabah Corona alias COVID-19 memang membuat pemerintah perlu mengambil sikap terkait anggaran. Saat ini, pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan anggarannya paling utama untuk tiga bidang, antara lain kesehatan, jaring pengamat sosial, serta perlindungan dunia usaha dan industri.

Melalui Perppu Nomor 1 2020, Askolani mengatakan pemerintah juga melakukan penghematan untuk kegiatan yang tidak bisa dilakukan selama masa pandemi. Misalnya, rapat hingga perjalanan dinas.

Pemerintah menambah belanja dan pembiayaan di APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani dampak Corona. Rinciannya, Rp 75 triliun untuk anggaran kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 75,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi.

"Dampaknya kemungkinan bukan hanya infrastruktur tapi juga kegiatan-kegiatan yang berjalan normal mengalami slow down atau menunda di 2020 itu mungkin. Kami tegaskan fokus pemerintah adalah menangani COVID-19 secara komprehensif," ujar Askolani.

Berita terkait

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

2 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

2 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

3 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

3 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

4 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

5 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

Sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ditargetkan rampung di tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

7 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembangunan jalan daerah di Provinsi Gorontalo pada hari ini, Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

7 hari lalu

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.

Baca Selengkapnya