DPR Dorong KKP Realokasi Rp 600 Miliar untuk Penanganan Corona

Reporter

Eko Wahyudi

Senin, 6 April 2020 22:58 WIB

Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mneteri Pertahanan Prabowo Subianto, saat hadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. Sidang kabinet membahas antisipasi dampak perekonomian global. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IV DPR menggelar rapat kerja (raker) virtual bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Senin, 6 April 2020, membahas realokasi anggaran penanganan wabah Corona.

Raker membahas tindak lanjut Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka Percepatan Penanganan virus Corona dan penyakit COVID-19.

Raker DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menghasilkan empat kesimpulan yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Pertama, Komisi IV DPR menerima penjelasan refocusing dan kegiatan relakokasi angaran KKP tahun 2020 sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 tahun 2020 untuk memenuhi ketersedian pangan nasional," kata Ketua Komisi IV Sudin saat rapat virtual.

Kesimpulan kedua, menurut Sudin, Komisi IV mendorong KKP untuk lakukan realokasi anggaran kurang lebih Rp 600 miliar atau sekitar 10 persen dari pagu anggaran KKP tahun 2020.

Anggaran tersebut untuk program bantuan pemerintah di sektor perikanan yang terdampak oleh penyebaran virus Corona.

Adapun kesimpulan ketiga raker adalah Komisi IV mendorong KKP memprioritaskan program-program untuk penyangga produksi komoditas sektor perikanan dan pergaraman guna memenuhi kebutuhan pangan nasional.

KKP pun harus memberikan paket stimulus ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, seperti kemudahan restrukturisasi pinjaman kepada UMKM, Unit Pengolahan Ikan (UPI), eksportir, serta masyarakat yang terkena dampak COVID-19 untuk pemulihan ekonomi.

Lalu kesimpulan terakhir atau keempat adalah Komisi IV meminta KKP untuk segera memberikan usulan anggaran refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebelum raker kemudian pada 13 April 2020.

Menteri Edhy menyatakan siap melakukan pembahasan kembali dan meminta waktu kepada DPR untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran KKP 2020 yang sebesar Rp 6,47 triliun.

"Kami menerima kesimpulan ini. Teknisnya nanti kami bicarakan dengan Pak Ketua (Komisi IV) kembali," ucapnya.

Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

7 jam lalu

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

16 jam lalu

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

2 hari lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.

Baca Selengkapnya

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

2 hari lalu

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.

Baca Selengkapnya

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

2 hari lalu

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya