Corona Meningkat Penyaluran APD Tersendat, Ini Kata Sri Mulyani

Selasa, 7 April 2020 03:53 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan konferensi pers seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Di saat kasus virus corona atau Covid-19 terus meningkat, penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) bagi dokter dan tenaga medis tersendat. Pemerintah mengakui bantuan APD yang disalurkan dari pabrik oleh polisi dan TNI tertahan di provinsi.

“Ternyata di provinsi tidak turun sampai ke puskesmas,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat virtual bersama Komisi Keuangan DPR di Jakarta, Senin, 6 April 2020. Tapi, Ia tidak menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi.

Keterangan ini disampaikan Sri Mulyani setelah sejumlah anggota komisi mempertanyaan kekosongan APD di beberapa pusat kesehatan. Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian juga mempertanyakan distribusi APD ini kepada Sri Mulyani.

Advertising
Advertising

Padahal, anggaran Rp 75 triliun sudah disiapkan, salah satunya untuk pembelian alat kesehatan seperti APD. “Seperti di puskesmas kecamatan saja, kosong,” kata dia. Sehingga, Ramson meminta pemerintah mengawasi penyaluran ini dan juga memperkuat suplai dari APD dengan mendorong industri tertentu agar bisa beralih fungsi memproduksi APD.

Sebanyak 24 dokter meninggal akibat virus corona atau Covid-19. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi mengatakan kurangnya APD menjadi salah satu faktor penyebab hal tersebut.

Adib mengatakan saat ini pendistribusian APD hanya terkonsentrasi di rumah sakit rujukan dan rumah sakit pemerintah. Padahal, banyak dokter di poliklinik, puskesmas, dan tempat praktik swasta yang menjadi tujuan pertama ketika pasien mengeluh sakit.

“Ketika pasien datang ke tempat itu yang tidak ada standar APD, itu jadi risiko. APD ini juga dibutuhkan pekerja medis di frontliner seperti poliklinik, puskesmas, dan tempat praktik dokter swasta,” kata Adib.

Menurut Sri Mulyani, presiden sudah memerintahkan gugus tugas BNPB agar memobilisasi lagi prajurit Polri dan TNI untuk mengangkut APD tersebut. “Agar bisa sampai, betul-betul ke rumah sakit yang membutuhkan,” kata dia.

Adapun sampai hari ini, jumlah kasus corona di Indonesia sudah mencapai 2.491 kasus. 209 meninggal dan 192 sembuh.

Berita terkait

Deretan 5 Fakta Mengenai Banjir di Sulawesi Selatan

3 jam lalu

Deretan 5 Fakta Mengenai Banjir di Sulawesi Selatan

Kepala Pusat Data, Informasi BNPB, Abdul Muhari mengatakan 14 warga yang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

7 jam lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Banjir dan Longsor di Kabupaten Luwu Menewaskan 14 Warga

23 jam lalu

Banjir dan Longsor di Kabupaten Luwu Menewaskan 14 Warga

Kabupaten Luwu turut dilanda banjir dan longsor akibat hujan sejak Jumat dinihari, 3 Mei 2024. BNPB melaporkan 14 warga lokal meninggal dunia.

Baca Selengkapnya

33 Desa di Wajo Sulawesi Selatan Terendam Banjir, Listrik Padam di Tengah Evakuasi

1 hari lalu

33 Desa di Wajo Sulawesi Selatan Terendam Banjir, Listrik Padam di Tengah Evakuasi

Banjir merendam 33 desa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Jumat, 3 Mei 2024, pukul 03.03 WITA.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

1 hari lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Kepala BNPB Sebut Masa Tanggap Darurat Erupsi Gunung Ruang hingga 14 Mei

1 hari lalu

Kepala BNPB Sebut Masa Tanggap Darurat Erupsi Gunung Ruang hingga 14 Mei

Kepala BNPB menyebutkan masa tanggap darurat erupsi Gunung Ruang di Pulau Ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, hingga 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

2 hari lalu

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi

Baca Selengkapnya