TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) angkat bicara soal perlu tidaknya mudik saat libur Lebaran di masa pandemi Corona.

Sekretaris Jenderal IDI Adib Khumaidi mengimbau agar masyarakat tidak perlu mudik saat libur Lebaran meskipun pemerintah tidak memberikan aturan tegas perihal tersebut. Dengan begitu, upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 akan efektif.

Adib pun menyoroti aktivitas mudik terbesar tiap tahunnya yang berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). “Kami berpendapat bahwa memang tidak perlu mudik dan ini yang bisa dilakukan," ujarnya, Kamis, 2 April 2020.

Lebih jauh Adib menegaskan bahwa dengan tidak mudik, masyarakat benar-benar menyayangi keluarganya. "Kalau sayang keluarga, ya seharusnya tidak mudik. Karena bukan gak mungkin, ketika mudik dia akan membawa virus. Kami dan pemerintah akan kesulitan memutus mata rantai,” ucapnya. Terlebih Jabodetabek merupakan zona merah sehingga siapapun rentan menjadi ODP.

Meski begitu, Adib menyatakan IDI telah menyarankan agar rumah sakit daerah juga melakukan persiapan. Setiap rumah sakit di daerah juga perlu melakukan simulasi, prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan masyarakat yang terkena virus itu.

Hal tersebut dilakukan, kata Adib, karena pemerintah berupaya memutus rantai penyebaran Corona tidak dengan terlalu fokus di bagian hilirnya. "Jadi tiap daerah harus punya prediksi, prediksi kasusnya berkembang ada hitung-hitungan pasiennya sekian, kapasitas RS nya sekian. jadi harus ada simulasi tiap daerah. Kapasitas, SDM, sehingga tahu apa yang akan dilakukan,” katanya.

Adib pun menyebutkan, yang paling penting difokuskan adalah pencegahan dari sisi hulu, baru kemudian hilir yaitu rumah sakit atau layanan kesehatan. “Kalau semuanya ditunggu di hilir itu akan jadi masalah di kesehatan sendiri,” katanya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya merevisi pernyataan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, yang menyebut bahwa Presiden Jokowi membolehkan masyarakat mudik Lebaran 2020.

Yang benar, kata Pratikno, adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik. "Dan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah. Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," ujar Pratino.

Revisi Pratikno tersebut disampaikan lewat sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan wartawan, sejumlah menteri kabinet Jokowi, dan pejabat Istana. Adapun Fadjroel Rachman sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H.

Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing. "Namun, pemerintah pusat tetap akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus Corona atau Covid-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," ujar Fadjroel lewat keterangan tertulis.

BISNIS