Pandemi Corona, Ini 6 Paket Bantuan Sosial yang Disiapkan Jokowi

Selasa, 31 Maret 2020 16:02 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Maret 2020. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa G20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan virus corona agar pandemi tersebut tidak mengganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun antar anggota selama bertahun-tahun. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang fokus menyiapkan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah yang terdampak wabah Corona atau Covid-19.

Salah satu bantuannya berupa peningkatan jumlah keluarga penerima program keluarga harapan (PKH) dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. “Sedangkan besaran manfaat dinaikkan menjadi 25 persen,” kata Jokowi, Selasa, 31 Maret 2020.

Jokowi merinci, komponen ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun. Kemudian komponen anak usia dini Rp 3 juta per tahun, disabilitas 2,4 juta per tahun. Kebijakan ini mulai efektif pada April 2020.

Advertising
Advertising

Bantuan berikutnya adalah sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Adapun nilai manfaat yang diterima naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan.

Bagi pemegang Kartu Prakerja, Jokowi menaikkan anggaran program tersebut dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat juga naik menjadi 5,6 juta orang, terutama bagi pekerja sektor informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.

“Nilai manfaatnya adalah Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan,” kata dia.

Selanjutnya adalah tarif listrik. Jokowi menggratiskan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan daya 450 VA selama 3 bulan ke depan, yaitu bulan April, Mei, dan Juni 2020. Untuk pelanggan daya 900 VA yang jumlahnya mencapai 7 juta pelanggan, Jokowi memberikan diskon 50 persen selama 3 bulan ke depan.

Untuk antisipasi kebutuhan pokok. Jokowi mengatakan pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. Terakhir, Jokowi mengatakan OJK telah menerbitkan keringanan pembayaran kredit untuk pekerja informal, baik ojek online, supir taksi, pelaku UMKM, dan nelayan dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar.

“Telah ditetapkan prosedur pengajuan tanpa harus datang ke bank atau leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WhatsApp.”

FRISKI RIANA

Berita terkait

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

1 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

3 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

21 jam lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

23 jam lalu

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

1 hari lalu

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

1 hari lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

1 hari lalu

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Jumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi

1 hari lalu

Jumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi

Setiap kabinet pemerintahan Indonesia mempunyai jumlah menteri relatif berbeda, mulai Gus Dur Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alasan PSI Targetkan Kandidatnya Tidak Boleh Kalah di Pilkada Solo

1 hari lalu

Alasan PSI Targetkan Kandidatnya Tidak Boleh Kalah di Pilkada Solo

PSI menargetkan kandidatnya yang berlaga di Pilkada 2024 harus menang, terutama di Solo. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya