TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat memberi waktu kepada PT PLN (Persero) untuk merampungkan hasil audit teknis seluruh pembangkit hingga enam bulan mendatang. Hasil audit dinilai penting untuk mengetahui persis permasalahan riel dalam pasokan listrik. Anggota Komisi Aguswan Effendy mengatakan, audit dilakukan karena selama ini permasalahan pada kapasitas listrik belum jelas. Kapasitas daya beberapa pembangkit tidak dimanfaatkan secara optimal. "Setelah tahu hasil auditnya, baru dilihat apa upaya yang bisa dilakukan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Gedung Dewan Rabu (27/8). Selain audit teknis pembangkit, Komisi Energi juga meminta PLN menyusun proyeksi kapasitas pembangkit dan harga pokok listrik.Manajemen PLN menyatakan akan memenuhi target audit pembangkit dalam enam bulan mendatang. Menurut Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar, pihaknya optimis bisa memenuhi target. Audit pembangkit, kata dia, merupakan pekerjaan rutin perseroan yang dilakukan setiap tahun dengan mengacu standar internasional. "Hanya saja selama ini kami tidak laporkan secara resmi, sejauh ini hasilnya masih cukup baik," ujarya. Fahmi mengatakan, audit terhadap sebagian besar sistem kelistrikan Jawa-Bali akan dimulai pada pertengahan September 2008 sampai Januari 2009. Bahkan, PLN telah memulai proses audit Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cilacap sejak awal Agustus lalu. "Kami jadwalkan selesai Oktober 2008," katanya. Ahli kelistrikan dari Pusat Studi Teknologi dan Informasi Kelistrikan Universitas Indonesia Soetjipto Soewono menyatakan, audit pembangkit harus dilakukan untuk mengetahui kapasitas daya kelistrikan saat ini. Manajemen PLN, kata dia, tidak transparan menyangkut kehandalan pembangkit-pembangkit yang dioperasikannya. "Berdasarkan neraca daya saat ini masih ada margin atau cadangan sekitar 3.800 megawatt atau sebesar 23 persen, kok bisa ada kekurangan pasokan," ujarnya kepada Tempo kemarin. Dia mengungkapkan, berdasarkan neraca daya 2008, daya terpasang pada sistem kelistrikan Jawa-Bali sekitar 20.300 megawatt. "Beban puncak penggunaan listrik sekitar 16.500 megawatt," katanya. Dari jumlah itu, kata dia masih ada selisih daya sekitar 3.800 megawatt. "Kemana larinya cadangan daya itu."Soetijpto juga menyayangkan sikap pejabat Departmen Energi dan Sumber Daya Mineral yang menolak melakukan audit pembangkit. "Regulator seharusnya mengetahui akar masalah kelistrikan di Indonesia, kok malah menolak audit," katanya. Sebelumnya, kepada Tempo Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Jack Purwono menolak desakan agar pihaknya melakukan audit pembangkit PLN. Alasannya, audit lebih kepada tindakan operasional. Menurut Soetijpto penolakan pemerintah itu bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Berdasarkan Pasal 18 ndang-undang itu, disebutkan pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Sedangkan menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1979, untuk keselamatan dan kepentingan umum, menteri (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam melakukan tindakan-tindakan pengamanan terhadap pengusahaan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. "Pemerintah jangan diam menyikapi krisis listrik ini," ujarnya. ALI NUR YASIN | AGOENG WIJAYA