Pemerintah Prediksi Kebutuhan APD Medis 12 Juta Paket

Jumat, 27 Maret 2020 19:55 WIB

Karyawan menyelesaikan pembuatan alat pelindung diri atau APD di rumah produksi Anne Avantie, dalam foto yang diunggah pada 26 Maret 2020. Perancang busana Anne Avantie bersama yayasannya memproduksi alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis. Instagram/@Anneavantieheart

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan empat bulan ke depan kebutuhan alat pelindung diri (APD) medis mencapai 12 juta paket. Dengan asumsi perhitungan tersebut, potensi permintaan pun dapat bertambah hingga 100 persen - 500 persen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah telah meminta kepada Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dapat memproduksi masker dan APD.

"Dalam rangka penanganan Covid-19, diversifikasi produk yang dilakukan industri tekstil menjadi salah satu cara cepat dalam pemenuhan kebutuhan APD dan masker yang sangat tinggi saat ini. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mempertahankan kinerja industri tekstil di tengah menurunnya pasar dalam negeri," katanya melalui siaran pers, Jumat 27 Maret 2020.

Alat pelindung diri yang dibutuhkan, meliputi pakaian, caps, towel, sarung tangan, pelindung kaki, pelindung tangan dan kacamata pelindung wajah atau goggles.

Selain industri APD, pemerintah juga mendorong produsen tekstil di dalam negeri dapat ikut memasok APD dan masker. Sebab, saat ini di Indonesia masih butuh cukup banyak dalam menghadapi penyebaran covid-19 di Indonesia.

Advertising
Advertising

Agus berjanji, akan terus aktif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan untuk kelancaran izin edar dan impor bahan bakunya.

"Kami juga meminta kepada industri farmasi agar bisa mengoptimalkan produksi obat atau vitamin yang dibutuhkan saat ini," ujarnya.

Menurut Agus, industri farmasi perlu mengembangkan Obat Modern Asli Indonesia (Fitofarmaka) yang berbasis bahan alam. Sebab, Indonesia punya potensi untuk pengembangan obat tersebut, karena keanekaragaman hayatinya lebih dari 30.000 spesies tanaman.

Pemerintah juga mendorong produsen otomotif di dalam negeri untuk bisa memproduksi alat kesehatan, seperti ventilator atau alat bantu pernapasan.

Untuk supply ventilator, lanjut Agus, akan dibuat prototipe sederhana yang dapat diproduksi massal melalui kerja sama antara industri otomotif dengan industri komponen.

Lebih lanjut, salah satu bentuk dukungan kepada pelaku industri agar bisa berproduksi, pemerintah telah menerbitkan stimulus ekonomi kedua berupa pembebasan sementara bea masuk bahan baku industri, kemudahan proses importasi bahan baku, serta penjaminan ketersediaan pasokan pangan strategis.

Sementara itu, Direktur Jendral Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam mengatakan pihaknya telah meminta secara khusus kepada Indonesian Nonwoven Association (INWA) agar anggotanya bisa menyediakan kebutuhan bahan baku untuk produksi APD dan masker.

"Asosiasi Nonwoven Indonesia juga telah diminta untuk memasok kekurangan bahan baku APD dan masker. Sehingga untuk memproduksi APD dan masker tidak ada lagi hambatan kebutuhan bahan baku," kata dia.

Berita terkait

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

8 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

15 hari lalu

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

20 hari lalu

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Zulhas Sebut Impor Produk Elektronik Tidak Dilarang tapi Diatur, Ini Sebabnya

22 hari lalu

Zulhas Sebut Impor Produk Elektronik Tidak Dilarang tapi Diatur, Ini Sebabnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas angkat bicara soal pembatasan impor produk elektronik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian.

Baca Selengkapnya

Batasi Impor Produk Elektronik, Kemenperin Harapkan Geliat Produsen Dalam Negeri

23 hari lalu

Batasi Impor Produk Elektronik, Kemenperin Harapkan Geliat Produsen Dalam Negeri

Kemenperin berharap pengaturan tata niaga impor produk elektronik dapat membuka peluang bagi produsen dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kemenperin Batasi Impor Produk Elektronik Televisi, Mesin Cuci, AC hingga Kulkas

23 hari lalu

Kemenperin Batasi Impor Produk Elektronik Televisi, Mesin Cuci, AC hingga Kulkas

Pengaturan arus impor ini sebagai tindak lanjut arahan Joko Widodo perihal kondisi neraca perdagangan produk elektronik pada 2023 yang defisit.

Baca Selengkapnya

Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

38 hari lalu

Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Luhut soal Utang Minyak Goreng Rp 474 Miliar: Kasihan Pedagang Itu, Mereka Modalnya Terbatas

39 hari lalu

Luhut soal Utang Minyak Goreng Rp 474 Miliar: Kasihan Pedagang Itu, Mereka Modalnya Terbatas

Menteri Luhut Pandjaitan menegaskan pemerintah berkomitmen memenuhi pembayaran utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada para pedagang.

Baca Selengkapnya

Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

45 hari lalu

Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

KPK memanggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes.

Baca Selengkapnya