TEMPO.CO, Jakarta - Skema bantalan sosial diperlukan di tengah mewabahnya virus corona dan munculnya wacana pemberlakuan lockdown. Kondisi ini membatasi aktivitas masyarakat dan pengusaha.

Pasalnya jika benar terjadi lockdown, maka kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah akan rentan kehilangan pendapatan dan kalah dalam persaingan mengakses sumber pangan serta fasilitas kesehatan. Kondisi ini khususnya terjadi mereka yang bekerja sebagai pekerja harian dan unskill worker.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan jika tidak ada skema bantalan sosial yang diberikan oleh pemerintah, bukan tidak mungkin target pertumbuhan ekonomi 5 persen tahun ini tidak akan tercapai. Pasalnya konsumsi rumah tangga dipastikan akan menurun mencapai angka 3,8 persen hingga 4,5 persen.

“Kalau dalam kondisi seperti saat ini safety net-nya kurang, harga pangan terancam naik maka tingkat kemiskinan bisa kembali naik. Garis kemiskinannya disesuaikan dengan inflasi, karena yang rentan miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini tidak hanya akan berdampak terhadap 17 persen total konsumsi penduduk miskin tapi juga ke kelas menengah,” kata Bhima, Rabu, 18 Maret 2020.

Dalam hal ini, dia menilai percepatan implementasi kartu pra-kerja bisa menjadi salah satu bantalan sosial bagi masyarakat ketika lockdown diberlakukan. Pasalnya, kebijakan itu cukup membantu bagi masyarakat yang mengalami pemutusah hubungan kerja (PHK).

Selain itu, lanjutnya, jika pemerintah ingin fokus dalam menjaga daya beli, maka jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) perlu dinaikan. Selain itu, kriteria penerimanya juga tidak hanya masyarakat miskin, namun juga masyarakat kelas menengah bawah yang rentan miskin.

“Program cash transfer harapannya akan menjaga daya beli masyarakat yang bekerja di sektor informal. Dalam kondisi ekstrem pemerintah harus merumuskan program universal basic income, agar pendapatan pekerja tidak jatuh dibawah UMP,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, pada akhir pekan ini implementasi kartu pra-kerja akan dilakukan oleh pemerintah.

“Karena pekan ini waktunya social distancing, sehingga kita akan dorong pelatihan-pelatihan yang online. Dan juga waktunya lagi dampak covid-19 beberapa sektor sudah mulai lakukan PHK Dan bisa memanfaatkan kartu pra-kerja,” kata Susiwijono.

Dalam hal uji coba implementasinya, wilayah yang pertama kali disasar adalah Bali, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau. Ini karena ketiga wilayah tersebut sektor pariwisata sangat terdampak oleh merebaknya virus corona atau covid-19 yang membuat banyak pekerja di industri pariwisata kehilangan pekerjaannya.

“Kami bekerjasama dengan 9 digital platform dalam menjalankan kebijakan ini. Terus terang kami sangat berharap kartu pra-kerja bisa jadi solusi pada saat beberapa sektor misalkan sektor wisata, sektor penunjang wisata mulai ada PHK di sana,” katanya.