Menteri KKP Tunda Kunjungan ke Sulawesi Tengah Akibat Corona

Reporter

Antara

Rabu, 18 Maret 2020 15:29 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis , 9 Januari 2020. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menunda kegiatan kunjungan persiapan pelaksanaan Hari Ikan Nasional (Harkanas) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akibat wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda Tanah Air.

"Seharusnya Menteri KKP dijadwalkan bulan Maret 2020 mengunjungi lokasi-lokasi yang akan menjadi sentral pelaksanaan Hari Ikan Nasional di Parigi Moutong, namun situasi seperti ini belum memungkinkan sehingga ditunda untuk sementara waktu," ungkap Kepala Dinas Perikanan Parigi Moutong, Efendi Batjo di hubungi dari Palu, Rabu, 18 Maret 2020.

Pada pelaksanaan Hari Ikan Nasional tahun 2020, Parigi Moutong direncanakan akan mejadi tuan rumah sebagai penyelenggara.

Efendi memaparkan, kedatangan rombongan KKP di kabupaten itu salah satu agendanya yakni meninjau tambak udang vaname menggunakan teknologi intensif ramah lingkungan milik PT Esaputli Pratama di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu dengan luas lahan sekitar 16,5 hektare, dan PT Aquacultera Prima di Desa Sijoli Kecamatan Moutong seluas 250 hektare.

Menurutnya, saat ini budi daya udang jenis vaname pada sektor perikanan menjadi primadona petambak di kabupaten itu, tetapi kebanyakan model pengembangannya masih menggunakan sistem pertambakan tradisional.

Advertising
Advertising

"Dua tambak udang teknologi intensif akan masuk dalam agenda hari ikan nasional nanti," ujar Efendi.

Persiapan Harkanas, sudah dikomunikasikan dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola beberapa waktu lalu dan mendapat respon positif, bahkan gubernur telah melakukan komunikasi dengan KKP untuk kesuksesan kegiatan tersebut.

Dia menilai, pelaksanaan Harkanas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya ikan sebagai salah satu bahan pangan yang memiliki nilai protein tinggi, di samping itu Parigi Moutong juga didukung garis pantai yang cukup panjang membentang dari Selatan ke Utara sepanjang 472 kilometer berada dalam kawasan Teluk Tomini.

"Seharusnya kami sudah berangkat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mematangkan rencana kunjungan Menteri, tetapi situasi belum memungkinkan. Kami juga belum bisa memastikan penundaan ini berapa lama," katanya.

Selain Harkanas, Hari Pangan Sedunia (HPS) juga akan diselenggarakan di Parigi Moutong, dan rencana pemerintah setempat, dua agenda besar tersebut dipadukan dalam satu rangkaian kegiatan pada Oktober mendatang.

Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

10 jam lalu

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

19 jam lalu

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

2 hari lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.

Baca Selengkapnya

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

2 hari lalu

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.

Baca Selengkapnya

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

2 hari lalu

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

3 hari lalu

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

6 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

9 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

9 hari lalu

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.

Baca Selengkapnya

Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

9 hari lalu

Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen memiliki dampak signifikan untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya