TEMPO.CO, Depok - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi akan memutuskan kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dalam rapat pada Selasa sore ini. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto.

"Hari ini, kita akan rapat, kita akan evaluasi. Karena kan kita kasih waktu dua minggu yang jatuhnya Jumat (13 Maret 2020) ini. Jadi, hari ini kita akan rapat dengan Komite," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR sekaligus Ketua Komite Keselamatan Konstruksi Trisasongko Widianto yang ditemui di Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Jabar, Selasa, 10 Maret 2020. "Mudah-mudahan hari ini ada keputusan akan lanjut atau ada rekomendasi lain."

Trisasongko menjelaskan, Komite Keselamatan Konstruksi juga akan mengundang KCIC dalam rapat tersebut. Ia pun mengatakan perusahaan patungan Indonesia-Cina itu kooperatif dalam menjalankan rekomendasi yang disampaikan pemerintah.

Ia juga berharap bakal ada keputusan mengenai rekomendasi yang disampaikan. Paling tidak, pekan ini sudah akan ada keputusan. "Karena, Jumat batas akhir dua minggu, maka sebelum Jumat sudah ada keputusannya," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menginstruksikan KCIC menghentikan sementara proyek mulai awal Maret lalu selama dua pekan. Instruksi itu disampaikan karena proyek telah menimbulkan genangan air pada ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran logistik.

Melalui surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020, beberapa alasan tersebut berkaitan dengan aspek keselamatan pengerjaan proyek. Di antaranya pembangunan pilar kereta ringan (LRT) yang dikerjakan KCIC di Km 3 +800 tanpa izin sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga dinilai belum memperhatikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik yang berlaku di Indonesia melalui peraturan perundangan.

Pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek yang menyebabkan genangan air dan kemacetan juga jadi sorotan. Hal lain yang terlihat adalah penumpukan material pada bahu jalan yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan dan memengaruhi kebersihan jalan.

ANTARA