Sri Mulyani: Biaya Produksi Barang di RI 2 Kali Lebih Mahal

Reporter

Caesar Akbar

Jumat, 6 Maret 2020 13:42 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Bank Dunia di Energy Building, SCBD, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang di Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibanding negara maju. Hal ini diukur dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang nilainya enam lebih.

"Artinya untuk menghasilkan satu output dibutuhkan capital sebanyak enam kali lipat sehingga menambah biaya bagi produsen," ujar dia melalui akun instagramnya @smindrawati, Jumat, 6 Maret 2020.

Ia mengatakan tingginya biaya produksi itu disebabkan antara lain karena sumber daya manusia yang tidak mendukung, jalur logistik yang tidak optimal, dan proses perizinan yang rumit. Sementara negara maju levelnya di bawah tiga.

Hal ini juga menambah hambatan bagi ekonomi Indonesia untuk berlari kencang. Sri Mulyani mengatakan perekonomian Indonesia selalu mengalami hambatan setiap akan berlari kencang. Sebabnya, saat ini Indonesia masih terlilit defisit neraca transaksi berjalan.

"Setiap perekonomian Indonesia hendak berlari kencang, selalu ada yang mengerem yang disebabkan karena tungkainya yang lemah yaitu CAD (Current Account Deficit) atau defisit transaksi berjalan," ujar dia.

Yang menjadi penyebab utama masalah CAD tersebut, tutur dia, adalah sisi produktivitas dan daya saing Indonesia masih lemah karena kualitas sumber daya yang masih rendah dan infrastruktur yang kurang memadai. Ditambah lagi birokrasi yang tidak sederhana dan efisien.

Karena itu, bekas Direktur Bank Dunia itu mengatakan mereka harus bekerja tidak seperti biasa. Ia mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan transformasi melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur atau konektivitas.

Hal ini dilakukan dengan antara lain fokus belanja pada peningkatan sektor SDM seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. "Konektifitas untuk jalur logistik juga diperlancar dengan membangun jalan tol, bandara, pelabuhan dan jembatan," kata dia.

Dari sisi perpajakan, ia menuturkan pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal pada sektor yang mendukung SDM dan infrastruktur melalui insentif pajak dengan pengurangan, pembebasan atau fasilitas pajak. "Kebijakan di bidang perdagangan juga harus menyesuaikan agar terjadi akselerasi," kata Sri Mulyani.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

1 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

1 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

2 hari lalu

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya