TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengimbau pelaku bisnis tidak menimbun barang kebutuhan pokok dan produk kesehatan seperti masker. Karena, kata dia, barang-barang tersebut diperlukan masyarakat di tengah keresahan akibat merebaknya wabah virus corona Covid-19.

"Imbauan ini akan dilanjutkan dengan peringatan dan sanksi yang tegas kepada para pelaku penimbunan barang yang tidak bertanggung jawab," kata Agus dalam keterangan tertulis Kamis, 5 Maret 2020.

Hal itu dia sampaikan saat melakukan konferensi pers bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Listyo Sigit Prabowo pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan. Pada kesempatan itu, Mendag dan Kabareskrim memaparkan program dan dukungan Polri dalam menjaga masyarakat dan menguatkan ekonomi, khususnya mendorong ekspor dan mengamankan impor yang tidak benar.

Prosesnya, kata Agus, pertama Kemendag akan lakukan imbauan dulu, dilanjutkan dengan peringatan. Kemudian sanksi bila terbukti melanggar. Jika terus melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka akan dicabut izinnya. Kemendag bekerja sama dengan Kabareskrim untuk pelaksanaannya.

Dia mengatakan produk masker bukan merupakan barang konsumsi, tetapi tergolong barang atau produk kesehatan. Berkaitan dengan hal itu, maka yang menjadi dasar-dasar hukumnya adalah UU Kesehatan dan UU Perdagangan.

Sementara itu, Listyo mengatakan telah memerintahkan seluruh anggota Bareskrim untuk mengecek secara langsung ke distributor, agen, maupun produsen di seluruh wilayah Indonesia terkait isu kelangkaan produk masker dan hand sanitizer yang juga menimbulkan lonjakan harga terhadap produk tersebut.

Menurut Listyo, saat ini ada 17 kasus yang dilakukan penyelidikan oleh Bareskrim, terkait dengan upaya penimbunan. Dari kasus itu, 30 tersangka yang merupakan distributor sedang dalam proses pemeriksaan. Ada 822 kasus untuk 61.550 lembar masker dan 138 kardus hand sanitizer yang saat ini sedang diamankan Bareskrim. Kasus penimbunan tersebut terjadi di 17 wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, Polri tengah menangani empat kasus hoaks yang sedang diproses dan satu kasus hoaks sedang diselidiki terkait penyebaran isu-isu atau informasi yang tidak sesuai fakta di lapangan yang mengakibatkan keresahan dan kepanikan di masyarakat. Menurutnya, kasus tersebut akan diproses hukum secara individu. Namun, dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan juga berkembang jadi korporasi.

Kabareskrim meminta masyarakat untuk tidak panik. “Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini dalam keadaan cukup,” ujar dia.

Listyo juga menegaskan akan terus mengawasi proses distribusi bersama dengan Kemendag terkait dengan ketersediaan masker dan sembako. “Mencari untung itu boleh, tapi dalam situasi masyarakat yang membutuhkan seperti saat ini kita imbau kepada para pelaku usaha untuk memperhatikan masyarakat yang saat ini sedang sangat membutuhkan. Jadi, silakan disalurkan jangan ditimbun sehingga menimbulkan kelangkaan dan membuat masyarakat panik,” ujar Listyo.

Dia berharap dengan adanya penindakan ini kondisi secepatnya akan kembali normal. Dia melihat dari segi antrean, harga di pasar sudah cenderung kembali ke harga biasa. "Walaupun mungkin ada yang kosong tapi kita push agar segera terisi,” kata Listyo.

HENDARTYO HANGGI