TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan Kementerian Perdagangan agar mempermudah perizinan ekspor, seiring berbagai relaksasi yang telah diberikan di bidang moneter dan fiskal. Sebab, ia mengatakan sektor penting selain moneter dan fiskal adalah kebijakan perdagangan.

"Jalannya harus ke sana untuk sama-sama membuat ekonomi reviving, kebijakan moneter sudah relaksasi, di fiskal kami coba injeksi ekonomi lewat APBN. Tapi di sektor perdagangan masih ruwet semuanya, ruwet bundet mampet, ya nanti mampet saja," ujar Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.

Belakangan, setelah merebaknya virus Corona, pemerintah memang berupaya menggenjot perekonomian melalui berbagai cara. Sebab, mewabahnya penyakit pernafasan itu sempat menekan turun harga saham dan membuat bank sentral di seluruh dunia menurunkan suku bunganya ke tingkat yang sangat rendah.

Kondisi itu juga terjadi di Bank Indonesia. Sri Mulyani mengatakan suku bunga saat ini sudah turun kembali ke 4,75 persen dan giro wajib minimum diperlonggar untuk membuat bank merasa memiliki ruang likuiditas dan harga yang rendah untuk penyaluran kredit. Namun persoalannya adalah pelaku usaha tidak mau mengambil kredit bila ekonomi tidak berkembang.

Karena itu, ia mengingatkan bahwa Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup kuat untuk bisa mendorong kinerja perekonomian itu, salah satunya melalui efisiensi perizinan. Sri Mulyani mengambil contoh potensi ekspor Indonesia yang besar.

Menurut dia, potensi itu bisa direalisasikan apabila perizinan lebih sederhana."Misalnya menangkap ikan di Laut Natuna dan dimasukkan ke kapal siap berangkat, tapi surat perizinan harus ke Jakarta. It doesn't make sense," ujar Sri Mulyani.

Untuk mendukung ekspor itu, ia telah meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menyelesaikan persoalan itu, sehingga berbagai macam perizinan bisa diselesaikan di titik ekspor. Ia meminta Kementerian Perdagangan juga mendukung langkah itu sehingga perizinan lebih cepat.

Kemudahan ekspor impor sempat dibahas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi jilid kedua untuk mendorong sektor riil di tengah tekanan perekonomian akibat Virus Corona. "Pemerintah akan mengeluarkan paket kedua terkait dengan kemudahan impor dan ekspor," ujar dia.

Upaya mendorong sektor riil, kata Airlangga, juga dilakukan dengan memantau situasi kredit dan dana yang masuk ke perbankan. Stimulus itu diharapkan bisa mendorong roda perekonomian bersamaan dengan insentif jilid pertama yang sebelumnya telah diumumkan.

"Kami telah mendengarkan masukan dari stakeholder dan CEO perbankan, serta menyampaikan prioritas pemerintah dengan stimulus paket pertama dan kemudian kebijakan yang diambil BI dan OJK, harapannya transmisi penurunan suku bunga BI bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan bahwa stimulus kali ini akan membantu perusahaan-perusahaan berskala menengah. Sementara paket stimulus yang diumumkan pada akhir bulan lalu menyasar perusahaan-perusahaan berskala mikro dan kecil. Selain itu, paket stimulus ini akan mengatur soal pemangkasan proses prosedur ekspor hingga pemotongan bea impor untuk berbagai macam produk.