TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana sebanyak Rp 6 triliun untuk penanganan banjir. Penanganan banjir kini menggunakan pendekatan kewilayahan sungai, bukan lagi batas administrasi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sudah melakukan pemetaan dan pembagian wilayah sungai di seluruh Indonesia. Secara khusus, di Jawa ada delapan wilayah sungai dan tiga diantaranya berada di wilayah Jabodetabek, yaitu wilayah sungai (WS) Ciliwung, WS Cisadane, dan WS Citarum.

"Sekali lagi (penanganan banjir) bukan pada batasan administratif. Administratif itu hanya karena sistematika pemerintahan. Jadi mohon dipahami bahwa penanganan air itu bukan administrasi tapi penanganannya wilayah sungai," katanya usai ditemui Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu, 26 Februari 2020.

Basuki menjabarkan, penanganan banjir di wilayah sungai berada di bawah kewenangan Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk penanganan banjir di wilayah sungai.

Dia menegaskan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan dengan memecah-mecah kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah. Basuki menyebut pihaknya berani bertanggung jawab jika terjadi di wilayah Jakarta, ibu kota negara.

"Jakarta itu ibu kota negara, jadi jangan dipecah-pecah kewenangan, kewenangan untuk kekuasaan aja, enggak suka saya. Tanggung jawab, termasuk saya ini bertanggung jawab kalau ada banjir di Jakarta," katanya.

Ketika ditanya soal komunikasi dengan Pemda untuk penanganan banjir, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menteri Basuki mengatakan komunikasi terus terjalin. Dia menepis ada perdebatan sengit antara Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI jakarta.

Untuk diketahui, wilayah Jakarta masuk ke dalam wilayah Sungai CIliwung, terdiri dari 13 sungai. Hingga saat ini memang sudah ada rencana induk atau master plan penanganan banjir Jakarta yang telah ditinjau (review) beberapa kali.

Untuk informasi master plan 1 dilakukan oleh Nedeco, kemudian review masterplan pengendalian banjir di Jakarta dilakukan kembali pada 1997 oleh JICA dan 2007 oleh Jakarta Integrated Flood Management Programme (JIFMP).

Basuki mengungkapkan hingga saat ini melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah ada pemasangan 104 pompa besar banjir termasuk yang di Jakarta Utara. Saat ini, pihaknya juga sedang melakukan tender untuk memasang pompa besar di Kali Sentiong dengan APBN senilai Rp 600 miliar.

Lebih lanjut, katanya, masterplan yang ada ini hanya struktural. Tidak hanya Jakarta yang melanda banjir, di beberapa wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan upaya penghijauan agar tidak terjadi longsor melalui penanaman Vetiver.