Sri Mulyani: Profil Ekonomi dan Fiskal Saudi Arabia Menarik

Minggu, 23 Februari 2020 06:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 - bertempat di Riyadh - ibu kota negara Saudi Arabia. "Sebagai tuan rumah pertemuan ekonomi kelompok G20, Saudi Arabia memiliki profil ekonomi dan fiskal (keuangan negara) yang menarik kita pelajari," kata Sri Mulyani melalui Intagram Sabtu, 22 Februari 2020.

Dengan populasi 33.4 juta orang, saat ini negara Saudi menjalankan Vision 2030 - yaitu Program reformasi di bidang sosial ekonomi, termasuk peranan perempuan yang semakin ditingkatkan. Perekonomian Saudi Arabia didominasi oleh minyak, sehingga kinerja ekonomi sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga dan produksi minyak.

Maka, kata dia, upaya untuk diversifikasi kegiatan ekonomi untuk tidak tergantung minyak dilakukan. Menurut data IMF, Pertumbuhan ekonomi Saudi Arabia 2019 adalah 1,9 persen, di mana sektor minyak tumbuh 0,7 persen dan non minyak 2,9 persen.

Defisit APBN meningkat dari 5.9 persen PDB di 2018 menjadi 6.5 persen PDB di 2019. Utang pemerintah 24.7 persen dari PDB. Tingkat pengangguran untuk warga Saudi mencapai 12.5 persen, di mana pengangguran perempuan mencapai 32.7 persen.

Reformasi ekonomi yang sedang dilakukan Saudi Arabia adalah:

1. Menurunkan defisit APBN untuk menjadi seimbang pada tahun 2023.
2. Menaikkan penerimaan pajak terutama (PPN).
3. Meningkatkan harga BBM secara bertahap, setiap kuartal ada perubahan harga sesuai harga internasional.
4. Mengendalikan belanja negara terutama gaji pegawai dan belanja modal yang tidak produktif.
5. Meningkatkan transparansi fiskal (belanja dan pendapatan - termasuk data dari perusahaan minyak Aramco)
6. Reformasi pasar tenaga kerja, dengan melakukan mandatori rekrutmen untuk pekerja Saudi (Saudization) dalam rangka menurunkan pengangguran. Selama ini Saudi sangat tergantung kepada pekerja ekspatriat (TKA), setiap warga negara asing dipungut biaya tinggal di Saudi.
7. Penyediaan transport khusus untuk perempuan dan program penitipan anak (childcare) untuk mendukung partisipasi kerja perempuan Saudi.
8. Bantuan untuk usaha kecil diberikan dengan pemberian pinjaman bank dan peningkatan akses pembiayaan.

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

21 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

3 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

3 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya