Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat bertandang ke rumah dinas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Komplwks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana pembangunan perumahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran senilai Rp 8,48 triliun pada 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020, menyatakan pada tahun ini, sejumlah target pembangunan perumahan juga telah ditetapkan Kementerian PUPR.
Ia memaparkan bahwa anggaran bidang perumahan tersebut akan digunakan untuk mencapai target prioritas bidang penyediaan perumahan tahun anggaran 2020.
Beberapa target prioritas tersebut antara lain alokasi dana sebesar Rp 470 miliar untuk pembangunan 2.000 unit rumah khusus, Rp 3,14 triliun untuk pembangunan 4.864 unit rumah susun, Rp 200 miliar untuk pembangunan 22.500 unit prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan Rp 4,36 triliun untuk 181.365 unit rumah swadaya yang terdiri dari peningkatan kualitas rumah masyarakat sebanyak 166 ribu unit dan pembangunan rumah baru masyarakat penerima bantuan bedah rumah sebanyak 15.365 unit.
Selain itu untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan dukungan manajemen dialokasikan sebanyak Rp 310 miliar.
"Kami akan tetap mendorong pembangunan rumah secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara merata," ujar Basuki.
Beberapa program pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan yakni 2020 hingga 2024 mendatang antara lain adalah pembangunan sumber daya air, serta konektivitas (jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati menginginkan pemerintah terus mendorong kebijakan perumahan yang lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama yang terkait dengan aspek pengadaan tanah dan lahan.
"Komisi V DPR RI akan mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang pro MBR. Dengan demikian, program Sejuta Rumah bisa dengan cepat terlaksana," kata Nurhayati.
Pemerintah sesuai dengan target RPJMN bidang perumahan 2020-2024 akan terus berupaya meningkatkan jumlah rumah tangga untuk menghuni rumah yang layak.
