TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Industri Minuman Ringan alias Asrim, Triyono Prijosoesilo menyebut penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan diperkirakan bakal semakin menghantam industri minuman siap saji yang belakangan sudah loyo.

"Penerapan cukai minuman berpemanis hanya akan menjadi pukulan telak bagi industri dan akan berdampak negatif pada pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja," ujar Triyono kepada Tempo, Kamis, 20 Februari 2020.

Industri minuman ringan, menurut dia, saat ini belum pulih betul dari kondisi perlambatan pertumbuhan. Saat ini saja pertumbuhannya tergolong rendah ketimbang pada masa kejayaannya, sekitar lima tahun lalu, yang bisa tumbuh lebih dari 10 persen.

Dilansir dari Bisnis, pada Semester I 2019, Asrim mengatakan pertumbuhan produksi minuman ringan nasional hanya sekitar 2 persen. Angka itu sudah cukup membaik ketimbang periode yang sama tahun 2018, ketika pertumbuhan produksinya minus.

Dengan adanya penerapan tarif itu, Triyono meyakini harga produk di tingkat konsumen juga bakal ikut naik. Sehingga, diperkirakan menekan turun angka penjualan produk. Karena itu, ia berpendapat pengenaan cukai pada minuman kemasan adalah kebijakan yang tidak tepat.

Triyono juga menyebut alasan pengenaan cukai tersebut, yang adalah untuk mengurangi prevalensi diabetes, tak begitu tepat. Sebab, menurut studi yang ia miliki, minuman siap saji hanya berkontribusi kurang dari 7 persen dari total konsumsi kalori konsumen Indonesia, sehingga bukan merupakan kontributor utama.

Usulan pengenaan cukai terhadap minuman kemasan berpemanis muncul dalam rapat antara pemerintah dan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan tarif cukai Rp 1.500 - Rp 2.500 per liter untuk minuman teh kemasan hingga minuman bersoda. Ide itu diajukan berbarengan dengan gagasan pengenaan cukai untuk kresek dan produk plastik, serta emisi karbon.

Besar tarif itu akan didasari kandungan gula dalam minuman kemasan tersebut. Semakin tinggi kandungan pemanis dalam minuman, maka tarif yang dikenakan bakal semakin tinggi. "Kami usulkan minuman yang siap dikonsumsi. Termasuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran dan konsumsinya masih perlu pengenceran," ujar bekas Direktur Bank Dunia itu dalam rapat bersama anggota dewan di Kompleks Parlemen, Rabu, 19 Februari 2020.

Nantinya, besaran tarif cukai yang dipatok terbagi beberapa kelompok, antara lain minuman teh dalam kemasan sebesar Rp 1.500 per liter, minuman bersoda, serta minuman energi dan kopi dalam kemasan sebesar Rp 2.500 per liter.

Kalau sukses diterapkan, maka potensi penerimaan yang bisa dikantongi negara adalah sekitar Rp 6,25 triliun. Hanya saja, saat mengajukan usulan itu, bendahara negara masih belum menghitung imbas inflasi lantaran kenaikah harga akibat pengenaan tarif cukai tersebut.

Pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut, menurut Sri Mulyani, bukan sekadar untuk meraup pemasukan bagi negara. Tujuan lain pengenaan cukai tersebut adalah untuk mengendalikan konsumsi gula di tengah tingginya angka diabetes di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi diabetes melitus untuk penduduk berusia di atas 15 tahun terpantau meningkat dari 1,5 persen pada 2013 menjadi 2 persen pada 2019.

Dengan pengenaan cukai itu, Sri Mulyani memperkirakan produksi teh kemasan turun dari 2.191 juta liter, menjadi 2.015 liter. Produksi minuman bersoda turun dari 747 juta liter, menjadi 687 juta liter. Terakhir, produksi minuman energi dan kopi dari 808 juta liter, menjadi 743 liter. Meski demikian, ia menyebut ada potensi penerimaan negara di masing-masing produk sebesar Rp 2,7 triliun, Rp 1,7 triliun, dan 1,85 triliun. Sehingga, jumlahnya mencapai Rp 6,25 triliun.

CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO