TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga menuturkan, pihaknya akan segera memulai pembangunan infrastruktur pada Ibu Kota Negara (IKN) baru yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia mengatakan, rencananya akan dimulai dengan membuat akses jalan dari dan menuju lokasi ibu kota baru, serta bendungan air.

"Kalau di jadwal kita, misalnya kita akan mulai menyiapkan bendungan air. Kemudian akses jalan ke lokasi. Semester II 2020 kita mulai," kata Danis di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020.

Danis mengungkapkan, bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota baru akan mengandalkan dari APBN dan non APBN dengan bekerja sama dengan badan usaha atau investor.

Namun, untuk rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada semester 2 nanti, kata Danis akan menggunakan APBN. "Kan pembangunan ini ada yang bersumber APBN, dan non APBN, (semester II) APBN. Kalau kita sudah identifikasi subjek kepada undang-undang, semuanya secara teknis yang sudah kita identifikasi adalah untuk sumber daya air dan akses jalan," ucapnya.

Oleh karena itu, Danis memperkirakan, dana yang akan dikeluarkan untuk pembangunan awal pada semester 2 nanti sekitar Rp 500 miliar yang akan diambil dari APBN. "Paling sekedar uang muka saja itu. Rp 500-an (miliar) nilai awal, tergantung besaran nilai kontraknya," kata Danis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengakatan, Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk memfinalisasi sejumlah masalah dalam penyiapan ibu kota baru.

"Ketuanya kami minta Pak Kepala Bappenas (Suharso Monoarfa)," ucapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2020.

Nantinya, semua pihak yang terkait dengan persiapan ibu kota baru akan melapor langsung kepada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. “Nah, hari Rabu, beliau akan laporan ke kami, dari situ baru nanti kami lapor ke Presiden,” kata Luhut.

Luhut mengatakan, tim yang dipimpin Suharso bertugas untuk memfinalisasi semua data yang ada agar tidak terlalu banyak sumber informasi. Nantinya, Suharso yang akan menggabungkan data pemindahan ibu kota baru ini dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

EKO WAHYUDI l FAJAR FEBRIANTO