Bappenas Sebut Ibu Kota Baru Tak Akan Dikelola Pemerintah Daerah

Reporter

Foto udara proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Ibu kota baru itu akan terletak di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan tidak akan ada pemerintah daerah di Ibu Kota Baru nanti. Sehingga Ibu Kota Negara anyar itu bakal dikelola langsung oleh pemerintah pusat.

"Artinya yang mengawasi adalah DPR langsung, tidak ada DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten-Kota," ujar Suharso dalam rapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Nantinya penunjukan pimpinan daerah tersebut pun dikonsultasikan dengan DPR.

Berdasarkan lini masa yang sudah ditetapkan, Suharso mengatakan pada 2020 pemerintah akan mulai merampungkan rencana induk dan penetapan rencana tata ruang kawasan, serta pembahasan rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara. "Sudah kami susun dan sedang dalam proses sirkulasi di Kementerian dan Lembaga," tutur Suharso.

Di samping itu, akan ada pembentukan Badan Otorita Ibu Kota. Badan tersebut akan dibentuk untuk persiapan organisasi untuk mempersiapkan hingga memindahkan. Namun, kemudian akan ada pemerintah baru alias pemerintah Ibu Kota Khusus.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Suprihadi mengatakan bahwa Undang-undang Ibu Kota Baru direncanakan terbit pada pertengahan tahun 2020. "Paling tidak Juni atau Juli 2020," ujar dia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

Rudy menuturkan, seluruh pembangunan di Ibu Kota baru akan dilakukan setelah beleid itu terbit. Adapun rancangan aturan Ibu Kota anyar akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pekan ini atau pekan depan. "Mudah-mudahan bisa segera disampaikan ke presiden."

Setelah disetujui Jokowi, RUU itu selanjutnya akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Rudy memperkirakan, proses panjang akan terjadi pada tahapan itu. Namun, ia berharap pembahasan beleid itu bisa cepat kelar karena berdasarkan linimasa yang disusun, beleid memang dijadwalkan keluar pada pertengahan tahun ini.

Berikutnya, setelah beleid keluar, konstruksi bisa dimulai. "Groundbreaking ditargetkan mulai pada 2021," kata Rudy. Walau demikian, ia mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa mulai membangun akses dari kota eksisting, misalnya dari Balikpapan ke Ibu Kota baru.

CAESAR AKBAR






Simak 10 Aksi Nyata Orang Muda untuk Pencapaian SDGs di SAC Annual Conference 2022

16 jam lalu

Simak 10 Aksi Nyata Orang Muda untuk Pencapaian SDGs di SAC Annual Conference 2022

SDGs Annual Conference 2022 menyuguhkan bagaimana orang muda menerapkan praktik baik melalui organisasi atau perusahaan mereka dan memberikan pemahaman yang tepat tentang green jobs dalam mencapai SDGs.


Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

1 hari lalu

Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

Pemerintah menyiapkan tanah seluas 9.000 hektare di Kawasan Industri Buluminung, kompleks IKN, untuk investasi.


Daftar Pemenang SDGs Action Awards dan I-SIM for Cities untuk Aksi Nyata Pencapaian SDGs

3 hari lalu

Daftar Pemenang SDGs Action Awards dan I-SIM for Cities untuk Aksi Nyata Pencapaian SDGs

SDGs Annual Conference 2022 menjadi momentum kali pertama pemerintah memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah melakukan aksi nyata untuk pencapaian SDGs.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

3 hari lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

3 hari lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Ketahui Seperti Apa Realisasi Ekonomi Sirkular di SDGs Annual Conference 2022

4 hari lalu

Ketahui Seperti Apa Realisasi Ekonomi Sirkular di SDGs Annual Conference 2022

SDGs Annual Conference 2022 yang membahas contoh kontribusi ekonomi sirkular dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai SDGs akan diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada 1-2 Desember 2022


Backbone Kebijakan Transformasi Ekonomi Hijau: Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

5 hari lalu

Backbone Kebijakan Transformasi Ekonomi Hijau: Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

SDGs Annual Conference 2022 mempertemukan semua stakeholder yang berperan dalam transisi menuju Ekonomi Hijau.


SDGs Annual Conference 2022, Penghargaan Bagi Aksi Nyata Menuju Transisi Ekonomi Hijau

6 hari lalu

SDGs Annual Conference 2022, Penghargaan Bagi Aksi Nyata Menuju Transisi Ekonomi Hijau

Dalam agenda SDGs Annual Conference 2022, pemerintah akan memberikan apresiasi kepada pemenang Indonesia's SDGs Action Awards 2022 dan Duta Kampus SDGs 2022-2024.


Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

6 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Fikih SDGs: Legitimasi dan Formulasi Fikih dalam SDGs

7 hari lalu

Fikih SDGs: Legitimasi dan Formulasi Fikih dalam SDGs

Fikih SDGs merupakan wujud kolaborasi pemerintah dengan lembaga non-pemerintah, dalam hal ini organisasi keagamaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam SDGs Annual Conference 2022 nanti, pemerintah akan menyampaikan perkembangan kerja sama dengan lembaga non-pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs.