TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap masyarakat berpenghasilan rendah bisa lebih mudah mendapat hunian. Salah satunya melalui program sejuta rumah yang digagas pemerintah.

"Ke depan, mari kita berusaha agar golongan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) khususnya yang bekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek, pekerja pangkas rambut, bahkan sampai kepada petugas penjaga masjid atau marbot, dapat lebih banyak lagi yang memiliki hunian dan rumah," ujar Ma'ruf di Jakarta Convention Center, Sabtu, 15 Februari 2020.

Sebab, selain sebagai tempat berteduh, Ma'ruf menyebut rumah sebagai madrasah pertama bagi anak dan sarana membangun masyarakat yang baik. Karena itu, ia mengaku cukup bangga bahwa dalam lima tahun terakhir lebih dari 70 persen yang menikmati program satu juta rumah adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan demikian, Ma'ruf melihat penyediaan perumahan itu tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan pemerataan, kebahagiaan, dan pendidikan di Indonesia. "Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lebih inklusif dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat," tutur dia.

Selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Ma'ruf berharap adanya program yang memberi perhatian lebih untuk penyediaan perumahan kepada kalangan milenial. Sebab, saat ini milenial berjumlah sekitar 81 juta atau 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

"Kepada para pengembang, kami harapkan pengembangan konsep hunian milenial seyogyanya tidak hanya memperhatikan aspek modernitas, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan," tutur Ma'ruf.

Direktur Utama Bank Tabungan Negara Pahala Mansury menargetkan pertumbuhan kredit yang mayoritas ditopang sektor KPR sebesar 8-10 persen. Adapun pertumbuhan KPR secara keseluruhan ditargetkan sekitar 17 persen. Sementara untuk segmen KPR Subsidi, Bank berkode saham BBTN ini hanya menargetkan pertumbuhan sekitar 3 persen.

Angka pertumbuhan KPR Subsidi yang melandai disebabkan karena kuota FLPP yang diberikan BTN sebesar 220 ribu unit, jumlah tersebut terdiri dari Fasilitas Likuidtas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 110 ribu unit dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 40 ribu unit-45 ribu unit.

CAESAR AKBAR

CATATAN REVISI: Artikel ini sudah diedit pada pukul 20.30 WIB, 15 Februari 2020, karena kesalahan penyebutan jabatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di dalam deskripsi berita. Atas kesalahan tersebut, redaksi memohon maaf.