TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjanjikan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja bisa meningkatkan kinerja sektor properti di tengah gejolak perekonomian global.

"Dengan Undang-undang ini diharapkan perizinan termasuk di dalamnya izin membangun perumahan dapat menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah," ujar Ma'ruf di Jakarta Convention Center, Sabtu, 15 Februari 2020.

Ma'ruf mendorong penyediaan rumah ditingkatkan lagi. Namun, dalam dua tahun belakangan, yaitu 2018 dan 2019, program tersebut sudah mencapai angka di atas satu juta unit.

Wakil Presiden menyebut laju pertumbuhan keluarga baru saat ini terus meningkat. Belum lagi dengan adanya fenomena bonus demografi di Indonesia sampai dengan tahun 2030. "Jadi kita tidak boleh cepat berpuas diri karena capaian tersebut masih perlu ditingkatkan," tutur dia.

Dorongan di sektor properti juga, ucapnya, dilakukan pemerintah dengan mendorong instansi terkait mengembangkan proses digitalisasi perizinan. Sehingga izin-izin tersebut bisa dilakukan secara cepat.

"Digitalisasi perizinan secara online tersebut secara bertahap nantinya akan diintegrasikan ke dalam sebuah sistem Online Single Submission (OSS)," kata Ma'ruf. Program tersebut juga diharapkan bisa mengurangi potensi timbulnya pungutan liar akibat banyaknya proses tatap muka dalam perizinan.

Direktur Utama Bank Tabungan Negara Pahala Mansury menyebut sektor properti bisa menjadi alternatif investasi di tengah ketidakpastian global. Belakangan, kata dia, kondisi ekonomi makro global memang cenderung melesu. Belum lagi dengan adanya persoalan geopolitik dan merebaknya virus corona.

CAESAR AKBAR