DPR Minta PT Timah Kebut Hilirisasi Industri

Sabtu, 8 Februari 2020 04:05 WIB

Penandatanganan kerjasama PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) dengan PT Timah untuk pengembangan aplikasi teknik nuklir. (dok. PT Inuki)

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Komisi VI DPR RI meminta PT Timah Tbk. untuk mempercepat pembangunan industri hilirisasi dari timah, mineral ikutan maupun Logam Tanah Jarang (LTJ). Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kembali kontribusi PT Timah terhadap Bangka Belitung, sebagai daerah penghasil maupun negara.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan, kontribusi PT Timah untuk menopang perekonomian Bangka Belitung dari tahun ke tahun semakin menurun.

"Tahun 2010 PT Timah berkontribusi sekitar 29,8 persen. Sekarang tinggal 17 persen. Padahal kita lihat ekspor timah cukup berkembang. Kita ingin PT Timah sebagai produsen logam timah punya rencana pengembangan hilirisasi dan untuk mineral ikutan bisa ada processing lebih lanjut," ujar Hekal saat memimpin rapat audiensi dengan PT Timah Tbk. di Pangkalpinang, Jumat, 7 Februari 2020.

Padahal, Hekal menuturkan, PT Timah seharusnya bisa mengolah mineral ikutan dan LTJ supaya menjadi bagian penting industri di masa mendatang. Sebab LTJ sampai saat ini belum diproduksi secara komersial.

"Hilirisasi ini diperlukan karena posisi PT Timah rentan terhadap fluktuasi harga timah dimana untung saat harga logam timah naik dan rugi saat harga turun," ujar dia.

Dalam pengembangan hilirisasi, kata Hekal, Komisi VI menyarankan PT Timah untuk bekerja sama dengan buyer langsung agar proses produksi barang kebutuhan industri dari timah benar-benar tepat sasaran karena sudah memiliki pembeli.

"Kita dengar PT Timah sudah membangun smelter besar yang diperkirakan 19 bulan lagi jadi. Untuk LTJ, proses apa yang dipakai agar bisa diproduksi komersial karena selama ini PT Timah masih pakai pilot project dan sistem yang ketinggalan zaman. Jangan salah juga menerapkan teknologi. Saran kita lebih baik bekerja sama dengan buyer," ujar Hekal.

Direktur PT Timah TBK Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengatakan hilirisasi yang sudah disiapkan saat ini adalah pabrik solder dan tin chemical yang ada di Cilegon. Namun hilirisasi tersebut, kata dia, masih menghadapi persoalan.

"Problemnya yang beli juga ada pabrik elektronik. Itu sayangnya. Tentunya kami senang industri LTJ bisa berkembang karena LTJ sudah bertahun-tahun di Bangka sudah jadi dan monazite tidak dimanfaatkan," ujar dia.

Menurut Riza, PT Timah dalam mengembangkan LTJ sudah melakukan pilot project baru untuk ujicoba meski itu bukan domain PT Timah. "Domainnya sebenarnya di lembaga riset. Karena lembaga riset untuk LTJ di Indonesia tidak banyak kami akhirnya bekerja sama dengan Batan dengan menggunakan teknologi hidroksida," ujar dia.

Riza menambahkan untuk penggunaan teknologi, PT Timah sudah menjajaki beberapa perusahaan dari luar negeri, terutama Cina. Namun hal tersebut terkendala karena pihak provider ingin mengolah sendiri.

SERVIO MARANDA

Berita terkait

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Aprisindo: Pengetatan Impor Mempersulit Industri Alas Kaki

1 jam lalu

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Aprisindo: Pengetatan Impor Mempersulit Industri Alas Kaki

Asosiasi Persepatuan Indonesia menanggapi tutupnya pabrik sepatu Bata. Pengetatan impor mempersulit industri memperoleh bahan baku.

Baca Selengkapnya

Pabrik Sepatu Bata Gulung Tikar, Berikut Perjalanan Bisnisnya di Indonesia

2 jam lalu

Pabrik Sepatu Bata Gulung Tikar, Berikut Perjalanan Bisnisnya di Indonesia

Pabrik sepatu Bata di Purwakarta tutup karena merugi. Bata pernah menjadi salah satu industri sepatu terbesar di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Terlibat Tambang Timah Ilegal, Pimpinan Media Online di Bangka Belitung Ditahan Polisi

21 jam lalu

Terlibat Tambang Timah Ilegal, Pimpinan Media Online di Bangka Belitung Ditahan Polisi

Polda Kepulauan Bangka Belitung menahan pimpinan salah satu media online terkait dalam kasus penambangan timah ilegal.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Janji Bakal Ungkap Tuntas Korupsi Timah yang Rugikan Negara dan Lingkungan Rp 271 Triliun

1 hari lalu

Kejaksaan Agung Janji Bakal Ungkap Tuntas Korupsi Timah yang Rugikan Negara dan Lingkungan Rp 271 Triliun

Kejaksaan Agung berjanji akan mengungkap kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk yang merugikan negara dan lingkungan Rp 271 triliun.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Alasan Kejaksaan Agung Periksa Robert Bonosusatya sebagai Saksi di Perkara Korupsi di PT Timah

2 hari lalu

Alasan Kejaksaan Agung Periksa Robert Bonosusatya sebagai Saksi di Perkara Korupsi di PT Timah

Robert Bonosusatya mengklaim hanya berteman dengan keempat nama tersangka korupsi timah, tapi tak pernah berbisnis timah.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya