TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tak pelit mengucurkan dana riset untuk pengembangan industri katalis. Musababnya, kata Jokowi, Pertamina saat ini butuh sekitar 50 katalis untuk mempercepat proses produksi. Namun, saat ini baru tiga katalis yang mampu diproduksi di dalam negeri.

"Padahal kita punya kemampuan produksi katalis itu. Nanti kita tindaklanjuti dalam ratas khusus. Kita ingin bisa produksi dengan bahan produksi sendiri," ujar Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Tahun 2020, di Puspitek, Banten pada Kamis, 30 Januari 2020.

Jokowi mencontohkan, salah satu hasil riset yang perlu didanai lebih banyak oleh Pertamina adalah temuan ahli Teknologi Reaksi Kimia dan Katalis dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Subagjo yang mengembangkan minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar biohidrokarbon.

Dengan risetnya sejak 1982, Subagjo berhasil membuat resep dan memproduksi katalis minyak nabati di tengah banyaknya kebutuhan katalis yang sebagian besar didapat dari impor. Katalis minyak nabati merupakan zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu untuk mengubah limbah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati.

Tim Subagjo memang bekerjasama dengan Pertamina dalam pengembangan riset ini dan mendapat bantuan sebesar Rp 8 Miliar berupa alat laboratorium. Namun menurut Jokowi, angka itu sangat kecil dibandingkan dengan pemasukan perusahaan pelat merah itu yang mencapai puluhan triliun.

"Kalau dari Pertamina Rp 8 Miliar itu kecil, bukan bantuan itu. Kalau dari dana sawit dapat Rp 46 miliar, itu juga kecil. Dana sawit kita mendekati Rp 30 triliun. Untuk apa disimpan saja? Saya sudah perintahkan menteri untuk perbanyak bantuan ke ITB untuk katalis ini," ujar Jokowi.

Ke depan, Jokowi meminta Pertamina harus berperan lebih besar dalam perkembangan industri katalis ini. "Jangan takut dan malah menghindar. Keuntungan Pertamina itu terakhir sudah di atas Rp 20 triliun. Itu kalau dipakai untuk riset seperti ini, saya kira tidak ada ruginya. Badan pengelola dana sawit juga harus aktif mendukung riset yang berdampak besar seperti ini," ujar Jokowi.