TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah fakta yang terjadi pada kinerja investasi di masa lalu. Cerita itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Katadata Indonesia Data dan Economic Conference 2020, Kamis, 30 Januari 2020.

Bahlil mengatakan, saat pertama kali ditunjuk sebagai Kepala BKPM oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu, ia menemukan ada Rp 708 triliun investasi yang mangkrak. Padahal saat itu, realisasi investasi di Indonesia baru mencapai Rp 601 triliun dari target yang dipatok Rp 792 trilun.

Menurut dia, investasi itu mandek karena tidak ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait. "Jadi dulu soal investasi itu, BKPM Indonesia tahu kapan mau mulai, tapi enggak tahu kapan mengakhiri," ujar Bahlil di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Ia melanjutkan, karena kondisi itu, investor acap menemui ketidakpastian. Pengusaha juga sering dibuat bingung oleh ego sektoraal antar-kementerian.

Sebagai mantan pengusaha, Bahlil mengungkapkan, masing-masing kementerian kerap tarik-menarik dalam mengeluarkan izin penanaman modal. Akibatnya, investor asing lebih memilih berinvestasi ke negara-negara yang memberikan relaksasi peraturan terhadap penanaman modal.

Salah satu negara yang memberikan kemudahan investasi, kata Bahlil, adalah Vietnam. "Di Vietnam, orang masuk investasi langsung datang ke BKPM. Izin tanah dan lain-lain di sana selesai satu tempat," ujarnya.

Itulah sebabnya, kata Bahlil, saat ini kinerja invetasi Indonesia kalah dengan Vietnam. Vietnam juga menjadi salah satu negara yang berhasil mengambil momentum dari ketegangan perang dagang Amerika Serikat-Cina dengan menarik modal masuk.

Bahlil mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengupayakan perampingan regulasi dan memangkas mata rantai proses investasi untuk penanaman modal. Mulai Februari esok, ia memastikan izin investasi mulai awal hingga akhir akan diproses di BKPM. "Kami juga akan memutuskan pemberian tax allowance, tax holiday, pajak impor barang modal. Semua clear di BKPM mulai 3 Februari," kata dia.

Ia berhadap, kebijakan ini dalam waktu dekat akan memberikan kepastian terhadap investasi-investasi yang mangkrak. Saat ini, ia menyebutkan masih memiliki pekerjaan rumah untuk merealisasikan penanaman modal sekitar Rp 500 triliun. "Karena dari Rp 792 triliun investasi yang mangkrak, hingga saat ini kami sudha menyelesaikan Rp 186 triliun. PR kami masih sekitar Rp 500 triliun," ucapnya.