TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju membahas strategi nasional keuangan inklusif. Membuka rapat, Jokowi menyinggung angka indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara-negara di Asean.

"Kita tahu literasi keuangan telah meningkat dari 29,7 persen pada 2016 menjadi 38,03 persen di 2019. Memang meningkat, tapi angkanya masih rendah," ujar Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 28 Januari 2020.

Begitu pula dengan indeks inklusi keuangan, yang meningkat dari 67,8 persen pada 2016 menjadi 76,19 persen di 2019. Angka-angka itu, kata Jokowi, memang meningkat, namun masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

"Saya ingin bandingkan, inklusi keuangan di ASEAN saja, Singapura angkanya sampai 98 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Kita masih di bawah mereka sedikit," ujar Jokowi.

Untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia, Presiden mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.

"Selain itu, saya minta lembaga keuangan mikro terus diperluas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan," ujar Presiden.

Jokowi juga meminta layanan digital berbasis internet harus terus dikembangkan, akses keuangan formal diperluas dan perlindungannasabah dan konsumen semakin ditingkatkan.

"Sehingga masyarakat mudah, aman dan nyaman mengakses keuangan formal, sehingga kepercayaan masyarakat hal yang penting dan mutlak bagi industri jasa dan keuangan," ujar dia.

Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam ratas tersebut. Hadir para menteri seperti; Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.