Dibandingkan dengan Susi, Edhy Prabowo: Saya Tak Mau Terkenal

Kamis, 23 Januari 2020 12:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku jengah karena sering dibanding-bandingkan dengan mantan menteri Susi Pudjiastuti. Salah satu isu yang kerap disorot adalah terkait kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan.

Edhy menegaskan tidak akan menghentikan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang masuk wilayah Indonesia. Namun hal itu dilakukan dengan syarat ketika kapal tersebut mencoba kabur.

"Jangan kita terkecoh. Kami masih mau (tenggelamkan). Kalau ada yang melawan, kami akan lawan," ujarnya saat menghadiri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

Pernyataan ini menanggapi kebijakan Susi Pudjiastuti sebelumnya yang dikenal tegas terhadap para pencuri ikan. Bahkan tak jarang publik yang mempertanyakan kebijakan Edhy Prabowo dan membandingkannya dengan kebijakan Susi Pudjiastuti.

Advertising
Advertising

Lebih jauh Edhy menjelaskan, selama ini kapal yang ditenggelamkan bukan ketika mencuri ikan di tengah laut. Kapal-kapal pencuri ikan ini ditenggelamkan setelah ada putusan pengadilan.

Edhy menyebutkan hal tersebut pun bisa ditanyakan langsung kepada para pelaku usaha atau pemilik kapal yang ditenggelamkan itu. "Kita enggak usah terbohongi dengan iklan-iklan di publik, ke media. Saya tidak mau terkenal. Saya enggak ada cita-cita terkenal. Saya mau bangun bagaimana KKP ini solid," ucapnya.

Sementara itu, kata Edhy, soal pemanfaatan kapal pencuri ikan dari hasil tangkapan kementerian Kelautan dan Perikanan untuk diserahkan ke nelayan, Edhy menuturkan hal tersebut menjadi domain Menteri Keuangan. "Menteri Keuangan secara prinsip sudah tidak ada masalah."

Sebelumnya perairan Natuna belakangan ramai dibicarakan publik karena sejumlah kapal penjaga laut yang mengawal kapal ikan Cina hilir mudik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tak hanya itu, ada juga kapal Vietnam yang menangkap ikan di sana.

Hal tersebut di antaranya berdampak pada merosotnya pendapatan ikan nelayan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau hingga 75 persen semenjak 2 bulan terakhir. "Kalau semenjak 2 bulan terakhir, iya, penurunannya jauh turun," kata pengumpul ikan Kabupaten Natuna, Boy melalui sambungan telepon di Batam, Jumat, 3 Januari 2019.

Boy menjelaskan, biasanya, satu kelompok nelayan mengumpulkan hingga 4 kotak ikan. Satu kotak bisa memuat hingga 100 kilogram ikan. Namun kini, para pencari ikan hanya bisa mengumpulkan 1 kotak. "Itu penghasilan 4 hari di laut. Ada juga yang seminggu di laut dapat 2 kotak," ujar dia.

Jebloknya pendapatan nelayan Natuna sejak 2 bulan terakhir itu, menurut Boy, disebabkan oleh sejumlah faktor. Beberapa di antaranya adalah karena cuaca dan gelombang laut yang tinggi, serta ketakutan nelayan melaut jauh.

BISNIS

Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

15 jam lalu

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.

Baca Selengkapnya

Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

7 hari lalu

Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

Sejumlah nelayan dari negara tetangga beberapa kali terlibat pencurian ikan di perairan Indonesia

Baca Selengkapnya

KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

10 hari lalu

KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

KJRI mengatakan, APPM mengatakan 3 kapal nelayan Natuna ditangkap karena melaut di dalam perairan Malaysia sejauh 13 batu dari batas perairan.

Baca Selengkapnya

Tiga Kapal Nelayan Tradisional Indonesia Kembali Ditangkap Otoritas Malaysia

13 hari lalu

Tiga Kapal Nelayan Tradisional Indonesia Kembali Ditangkap Otoritas Malaysia

Tiga kapal nelayan Indonesia asal Natuna ditangkap oleh penjaga laut otoritas Malaysia. Dituding memasuki perairan Malaysia secara ilegal.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

36 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

Berikut daftar pekerja yang berhak mendapat THR. Cek status magang dan honorer.

Baca Selengkapnya

Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

36 hari lalu

Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

41 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

41 hari lalu

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

41 hari lalu

Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan optimistis bahwa pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia berdampak positif.

Baca Selengkapnya

Ambil Alih Pengaturan Ruang Udara di Natuna dari Singapura, RI Masih Kuasai FIR Australia dan Timor Leste

41 hari lalu

Ambil Alih Pengaturan Ruang Udara di Natuna dari Singapura, RI Masih Kuasai FIR Australia dan Timor Leste

Indonesia mengambil alih pengaturan ruang udara di Kepri dan Natuna dari Singapura, namun masih menguasai FIR wilayah Australia dan Timor Leste

Baca Selengkapnya