TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memperkenalkan 22 pejabat baru di lingkungan kementerian yang menempati kursi Penasihat Menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
"Saya memang sudah lama berencana untuk berbicara terbuka, untuk kumpul sekaligus momen memperkenalkan penasihat menteri yang saya harap ke depan menjadi backbone kita untuk memberikan nasihat, masukan, supaya langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah dalam melangkah," kata Edhy dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Januari 2020.
Dia mengatakan pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah. Komisi pemangku kepentingan, kata dia, juga menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan dengan stakeholder kelautan dan perikanan.
Dengan adanya penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan, Edhy berharap, ke depan kebijakan yang dikeluarkan KKP adalah kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian akademis serta berdasarkan budaya Nusantara.
"Bukan kebijakan atas balas dendam, karena kita punya dendam dengan seseorang sehingga kebijakan kita harus berlawanan," kata Edhy.
Adapun dari 22 pejabat yang diangkat secara resmi ini, 13 diantaranya menempati kursi penasihat menteri. Keputusan pengangkatan pejabat penasihat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan sembilan pejabat lainnya menyandang kedudukan sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan. Pengangkatan para pejabat itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Berikut nama-nama pejabat baru di lingkungan KKP
Penasihat Menteri:
1. Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset)
2. Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi maritim)
3. Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum internasional)
4. Lukman Malanuang (anggota/penasihat bidang kebijakan publik)
5. Martani Huseini (anggota/penasihat bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)
6. Nimmi Zulbainarni (anggota/penasihat bidang sosial ekonomi perikanan)
7. Budi Priyanto (anggota penasihat bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan)
8. Jamaludin Jompa (anggota/penasihat bidang ekologi kelautan)
9. Agus Soma (anggota/penasihat bidang kesejahteraan stakeholders kelautan dan perikanan)
10. Laode M. Kamaluddin (anggota/penasihat bidang ekonomi maritim)
11. Effendi Gazali (anggota/penasihat bidang komunikasi publik)
12. Bakhtiar Aly (anggota/penasihat bidang komunikasi publik)
13. Rina Saadah (anggota/penasihat bidang daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan
Komisi Pemangku Kepentinan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan:
1. Muhammad Yusuf (pembina)
2. Ali Mochtar Ngabalin (pembina)
3. Yugi Prayatna (pembina)
4. Effendi Gazali (ketua)
5. Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan)
6. Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan)
7. Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha)
8. Welnaldi (sekretaris)
9. Bunga Kejora (wakil sekretaris).
HENDARTYO HANGGI
