TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memprediksi pemerintah harus mengeluarkan uang tak lebih dari Rp 100 triliun untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan nanti. Ia menyebut sisa dana lain untuk membangun infrastruktur, akan didapat lewat pihak swasta.

"Saya harap ini betul-betul dihitung secara detail, pemerintah harus keluar berapa. Tapi kalau saya lihat, pemerintah nggak akan keluar lebih dari Rp 100 triliun," kata Jokowi saat membuka rapat persiapan pemindahan ibu kota baru, di Kantor Presiden, di Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2020.

Dana ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan klaster pemerintahan. Proyek ini akan digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek ini termasuk dengan pembangunan istana dan gedung kementerian.

Di luar pembangunan itu, baru pemerintah akan menerapkan Public Private Partnership atau kerja sama pemerintah badan usaha. Bisa juga pembangunan dilakukan lewat investasi swasta.

Ibu kota baru akan dibangun di Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan pemerintah telah menyiapkan 256 ribu hektare lahan. Jika dihitung dengan peruntukan riset, maka totalnya ada 410 ribu hektare. Namun pemerintah hanya akan menggunakan 56 hektare untuk lokasi inti di ibu kota baru.

"Masalah lahan, Pak Menteri PU dan Menteri LHK bisa segera dirampungkan, sehingga nanti arsitek desainer bisa masuk dan selesaikan desainnya," Jokowi berujar.

Ia menegaskan ibu kota baru ini jni memiliki konsep nagara rimba nusa. Artinya pemerintah berkewajiban untuk perbaiki lingkungan yang kurang baik. Termasuk di antaranya perbaikan dan rehabilitasi hutan yang rusak.

"Oleh sebab itu saya minta Menteri LHK agar disiapkan 100 hektare untuk persiapan nursery persemaian, baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove dan tanaman lain, yang kita harap dalam 100 hektare bisa lebih dr 17 jura bibit tanaman di situ," kata Jokowi.