DPR Usul Pembentukan Pansus Jiwasraya di Rapat Paripurna Perdana

Reporter

Bisnis.com

Senin, 13 Januari 2020 14:14 WIB

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kasus asuransi Jiwasraya mewarnai Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020 yang berlangsung hari ini Senin, 13 Januari 2020 di Senayan.

Sejumlah interupsi tak terhindarkan dalam sidang perdana 2020 tersebut akibat besarnya perhatian publik terhadap kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp 13,7 triliun tersebut.

"Pimpinan dan seluruh Pimpinan Fraksi bisa segera berkumpul dan rapat untuk mendengar harapan rakyat yang menginginkan Pansus Jiwasraya bisa dibentuk hingga kita bisa bongkar kasus ini," kata Anggota Fraksi Gerindra, Andre Rosiade saat melakukan interupsi dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Senin, 13 Januari 2020.

Menurut Andre, pansus tersebut sudah saatnya dibentuk karena kasus Jiwasraya ini lebih merugikan masyarakat dibandingkan Kasus Century. Andre menilai kasus tersebut merugikan nasabah hingga triliunan rupiah itu.

"Harapan saya pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, ada di depan mata kita semua skandal Jiwasraya yang jauh lebih besar dari pada skandal bank century, harapan saya tentu dan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menanti rapat Paripurna kita hari ini," ujar Andre.

Advertising
Advertising

Sementara itu anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK juga meminta aparat keamanan membongkar kasus tersebut selain sepakat untuk membentuk pansus Jiwasraya dalam interupsi yang dilakukannya.

Bahkan tak hanya Jiwasraya, dia juga meminta agar Pansus lainnya dibentuk untuk membongkar semua skandal yang saat ini menyasar sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saya setuju Pansus Jiwasraya dibentuk tapi tidak sebatas Jiwasraya, saya setuju pembentukan Pansus ASABRI, Garuda dan lain-lain," katanya.

Dia menilai kasus-kasus tersebut selain sangat besar dari sisi nominalnya tentu sangat berdampak sistemik dan apapun model penyelesaian yang akan dilakukan tetap akan berdampak terhadap negara.

Berita terkait

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

26 hari lalu

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

Puan Maharani menyebut proses sengketa hasil Pilpres di MK hendaknya menjadi jalan untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dalam Sehari, Jokowi Gelontorkan PMN Rp9,5 Triliun untuk 2 BUMN

29 hari lalu

Dalam Sehari, Jokowi Gelontorkan PMN Rp9,5 Triliun untuk 2 BUMN

Presiden Jokowi mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp9,5 triliun untuk dua BUMN, yaitu Wijaya Karya dan IFG Life.

Baca Selengkapnya

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

29 hari lalu

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

BPS menyebut penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan sebesar 0,87 persen. Namun secara tahunan, di penggiling naik.

Baca Selengkapnya

Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

29 hari lalu

Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah penambahkan modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG Life untuk membereskan Polis Jiwasraya.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

33 hari lalu

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.

Baca Selengkapnya

Apa Alasan DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024?

54 hari lalu

Apa Alasan DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024?

DPD RI sepakat untuk membentuk panitia khusus dugaan kecurangan Pemilu 2024, apa alasan DPD RI?

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Apa Tugas dan Wewenang DPD RI?

54 hari lalu

Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Apa Tugas dan Wewenang DPD RI?

DPD RI membentuk panitia khusus untuk menangani dugaan kasus kecurangan Pemilu 2024. Apa tugas dan wewenang DPD RI?

Baca Selengkapnya

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

56 hari lalu

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan pemilu yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

56 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Rampas Aset Benny Tjokro di Selandia Baru, Vila Seharga Rp32 Miliar

27 Januari 2024

Kejaksaan Agung Rampas Aset Benny Tjokro di Selandia Baru, Vila Seharga Rp32 Miliar

Terpidana kasus korupsi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro, memiliki vila seharga Rp 32,8 miliar di Selandia Baru

Baca Selengkapnya