TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar importasi gas oleh pihak swasta dipermudah. Dengan syarat, gas impor itu diperuntukkan untuk pengembangan kawasan industri tertentu yang belum dialiri jaringan gas nasional.

“Agar industri kita bisa berdaya saing dengan industri lain di kawasan,” kata Agus dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2020.

Usulan itu disampaikan Agus karena rata-rata harga gas industri saat ini masih US$ 8-9 per MMBTU (Million Metric British Thermal Unit). Pemerintah sebenarnya telah menargetkan harga US$ 6 untuk sejumlah industri. Namun, target itu tak berjalan optimal di lapangan.

Agus melanjutkan, saat ini sudah ada pihak asing yang bisa menjual gas ke Indonesia dengan harga US$ 3,5 sampai 4. Dengan demikian, Agus memperkirakan harga yang akan diterima oleh industri hanya sekitar US$ 4,5.

Agus tak khawatir importasi ini akan menyebabkan defisit perdagangan migas semakin membengkak. Sebab Kemenperin telah memiliki simulasi dan hitungan sendiri dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia.

Jika ada harga gas bumi turun jadi US$ 4, maka penerimaan negara akan turun Rp 53,86 triliun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi di sisi lain, penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sampai Pajak Penghasilan (PPh) Badan akan meningkat jadi Rp 85,84 triliun.

Ini adalah salah satu usulan dari Kemenperin agar harga gas untuk industri bisa turun. Dua usulan lainnya yaitu menghapuskan PNBP sekitar US$ 2,2 pada gas Perusahaan Gas Negara (PGN). Lalu, mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3) melakukan Domestic Market Obligation (DMO) demi menjaga alokasi gas industri.

Siang ini ketiga usulan tersebut disampaikan Agus kepada Presiden Jokowi. “Apa yang dipilih, itu kewenangan Pak Presiden, tapi kami yang kami ingin, harga gas tak lebih dari US$ 6,” kata dia.