TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pertanian tidak memiliki kewenangan mengubah mekanisme impor daging hewan maupun asal hewan. Mantan Staf Ahli Departemen Pertanian Mangku Sitepoe mengatakan, perubahan mekanisme impor berbasis negara menjadi zona seharusnya menjadi kewenangan medis veteriner. "Menteri Pertanian tidak mempunyai otoritas veteriner," katanya kepada Tempo. Dia menjelaskan, kewenangan medis veteriner tersebut diatur dalam Undang-Undang Veteriner yaitu Staatsblaad 1912 Nomer 432. Undang-undang tersebut hingga saat ini masih berlaku di Indonesia. Kewenangan itu dimiliki oleh lulusan kedokteran hewan. Mangku menyatakan, tidak menyetujui perubahan mekanisme impor dari berbasis negara menjadi zona. Dengan perubahan itu, Indonesia menjadi rentan terhadap penyakit mulut dan kuku maupun sapi gila. Jenis penyakit tersebut, kata dia, tidak hanya menular pada hewan saja namun juga bisa menyerang manusia. Indonesia hingga saat ini adalah salah satu dari 57 negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku tanpa vaksinasi. Untuk menghilangkan wabah tersebut butuh waktu 100 tahun. Terkait dengan pelarangan sementara masuknya daging, karkas dan jeroan impor dari Selandia Baru beberapa waktu lalu, kata Mangku, merupakan kewenangan Departemen Perdagangan. Departemen Pertanian melalui kewenangan medis veteriner hanya memberikan surat persetujuan pemasukan. ISMI WAHID
Berita terkait
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
5 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaTerkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI
17 jam lalu
Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.
Baca SelengkapnyaAturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga
20 jam lalu
Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai
21 jam lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor
21 jam lalu
Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
1 hari lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaIstri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi
1 hari lalu
Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik
1 hari lalu
Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
1 hari lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga
1 hari lalu
Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal
2 jam lalu
