TNI Siaga Tempur di Natuna, Warganet Ramai Beri Dukungan

Minggu, 5 Januari 2020 12:51 WIB

Prajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Warganet mendukung langkah pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk memperkuat pengamanan di Perairan Natuna. Salah satunya dengan menambah peralatan TNI.

Sikap warganet tersebut tercermin dari komentar mereka di cuitan akun resmi Pusat Penerangan TNI, @Puspen_TNI, Sabtu, 4 Januari 2020. Salah satu komentar warganet datang dari @JumardinLubis yang menyebut diplomasi membutuhkan kekuatan militer.

"Untuk memperkuat diplomasi terkadang butuh unjuk kekuatan militer dan ini langkah baik dalam situasi sekarang ini, meski di lapangan bisa saja terjadi perang, tapi langkah ini diambil karena pemerintah Cina tidak merespon positif nota protes Kemenlu," tulis dia.

Adapun @ABimoSaputro mendorong pemerintah menambah kapal perang TNI untuk mengantisipasi persoalan ini. "Sudah saatnya kita beli kapal perang yang besar," tulisnya. Ia meyakini dengan kapal perang besar anyar, Cina akan berpikir ulang untuk masuk ke Tanah Air.

Sebelumnya, @Puspen_TNI mencuitkan soal langkah TNI melakukan operasi di Natuna. Dalam cuitan tersebut dituliskan bahwa Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I memimpin apel gelar pasukan pengamanan Laut Natuna pada, Sabtu, 4 Januari 2020.

"Telah didelegasikan tugas dan wewenang kepada Pangkogabwilhan I untuk gelar operasi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing. Operasi ini dilaksanakan TNI dari unsur laut, udara, dan darat," tulis Puspen TNI.

Masih di dunia maya, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga sepakat bahwa tindakan pencurian ikan mesti ditangani dengan penegakan hukum. Meski, itu berasal dari negara sahabat.

"Perlakukan pencuri ikan dengan penegakan hukum atas apa yang mereka lakukan, dan ini berbeda dengan menjaga persahabatan atau iklim investasi," cuit Susi melalui akun Twitter @susipudjiastuti.

Susi juga menautkan berita terkait ucapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal langkah pengamanan kedaulatan di perairan Natuna. Prabowo pada Jumat lalu menanggapi santai persoalan klaim Cina di perairan Natuna yang belakangan menghangat. "Kita cool saja. Kita santai kok, ya," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2019.

Menurut Prabowo, masing-masing negara punya sikap tersendiri mengenai perkara tersebut. Namun, dua negara perlu mencari satu solusi yang baik. "Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimana pun Cina negara sahabat."

Atas pernyataan Prabowo itu pun Susi lantas menegaskan bahwa persahabatan antar negara artinya tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Illegal Unreported Unregulated Fishing. "Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime / kejahatan lintas negara," cuit Susi.

Sontak cuitan Susi yang melampirkan pemberitaan soal ucapan Prabowo itu pun menuai banyak respons dari warganet. Salah satunya @arie_RR2 yang menyesalkan pernyataan Prabowo yang sebelumnya merupakan calon presiden dan dikenal lantang menyuarakan kedaulatan Republik Indonesia. "Kok jadi lemah gini skg? Kemrn wkt nyapres GARANG sekali bicaranya?!"

Ada juga @Anam08S yang mendesak agar pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan bersikap tegas. "Walau Negara sahabat namun Harus menjaga Teritorial NKRI . Walau Negara Sahabat hrs menghormati. Bila salah minta maaf serta jangan melanggar teritorial. Kita perlu Ketegasan dr Bpk Prabowo selaku Men Han #NKRIHargaMati ."

Berita terkait

Prabowo Bertemu Calon PM Singapura, Diperkenalkan oleh Jokowi

7 menit lalu

Prabowo Bertemu Calon PM Singapura, Diperkenalkan oleh Jokowi

Jokowi mempertemukan Prabowo dengan calon PM Singapura yang akan dilantik Lawrence Wong.

Baca Selengkapnya

Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo

19 menit lalu

Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo

Partai Gelora meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Istilah KKB Jadi OPM, Alissa Wahid: Pemerintah Jakarta Gunakan Pendekatan Nasionalis Sempit

22 menit lalu

Istilah KKB Jadi OPM, Alissa Wahid: Pemerintah Jakarta Gunakan Pendekatan Nasionalis Sempit

Alissa Wahid menduga TNI kembali menyebut OPM itu karena sudah kewalahan mengatasi kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

53 menit lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

55 menit lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Percaya Prabowo akan Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura

1 jam lalu

Jokowi Percaya Prabowo akan Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura

Presiden Jokowi menyoroti pergantian posisi Perdana Menteri Singapura, dari Lee Hsien Loong ke Lawrence Wong.

Baca Selengkapnya

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

Soal PKS berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan respons berbeda dari internal PKS.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

1 jam lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

2 jam lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

3 jam lalu

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

Pengamat sarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya