Kehadiran kapal tersebut, menurut dia, untuk menciptakan keamanan bagi para nelayan tanah air di wilayah Natuna. "Intinya itu untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat perairan dan nelayan di laut sesuai tupoksi Polri," kata Latif.

Meski begitu, kata Latif, Polri selalu siap jika diminta bantuan instansi terkait untuk mengamankan perairan Natuna. Diketahui saat ini, TNI telah mengerahkan kapal perang dan ratusan personel di wilayah tersebut.

Sebelumnya, kapal penjaga pantai Cina kedapatan melanggar batas kedaulatan Indonesia dan mendampingi kapal asing yang mencuri ikan di laut Natuna. Kementerian Luar Negeri Indonesia lantas memanggil Duta Besar Cina dan mengajukan nota protes.

Akan tetapi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang pada pernyataannya di penghujung 2019 mengatakan bahwa Cina memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas Kepulauan Nansha dan perairan terkait di dekatnya, termasuk di dalamnya ZEEI di perairan Natuna.

Cina mengklaim memiliki hak historis di Laut Cina Selatan dan para nelayan dari negara tirai bambu itu telah lama beraktivitas di perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha.

Pernyataan tersebut ditanggapi kembali pihak Kementerian Luar Negeri RI dengan menegaskan klaim historis Cina atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan Cina telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral. Klaim itu ditegaskan tidak memiliki dasar hukum, dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982.

Sebelumnya Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut angkat suara terkait polemik Laut Natuna antara Indonesia dan Cina. Susi memberikan pandangannya dengan mengutip sebuah pemberitaan media soal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebut Cina adalah negara sahabat bagi Indonesia.

"Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF)," kata Susi lewat akun twitternya @susipudjiastuti pada Sabtu pagi, 4 Januari 2020.

Cina, kata Susi, tidak mungkin dan tidak boleh melindungi pelaku IUUF. Sebab, IUUF adalah kejahatan lintas negara.

Menanggapi situasi ini, Prabowo menginginkan adanya satu solusi yang baik atas persoalan klaim Cina di perairan Natuna Utara. Meski begitu, ia menyadari masing-masing negara memiliki sikap sendiri.

BISNIS