Kaleidoskop 2019, Garuda di Tengah Pusaran Perhatian Publik
Reporter
Caesar Akbar
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Minggu, 29 Desember 2019 23:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menjadi topik hangat dibicarakan publik di sepanjang tahun 2019 ini. Tak tanggung-tanggung, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akhirnya turun tangan dan memutuskan untuk merombak seluruh jajaran direksi perusahaan pelat merah tersebut.
Langkah tersebut diambil Erick setelah adanya kasus kargo gelap Harley Davidson dan sepeda mewah Brompton yang melibatkan direksi Garuda, termasuk bekas Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Dhanadiputra alias Ari Askhara. Kasus tersebut kini masih ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
"Saat ini masih tahapan penyidikan oleh Bea Cukai," ujar Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi di Kantor Kementerian Keuangan, Senin, 23 Desember 2019. Ari dan empat direksi lain yang diduga terlibat kasus kini telah diberhentikan dari posisinya.
Empat direksi tersebut antara lain Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.
Penyelundupan motor gede dan sepeda mewah tersebut diungkap oleh petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 17 November lalu. Petugas merampas barang-barang tersebut lantaran tidak berizin. Barang bodong tersebut datang bersama dengan pesawat anyar Garuda Indonesia tipe Airbus 300-900 Neo dari Prancis menuju ke Jakarta.
Sebelum kasus kargo gelap yang mengantarkan Ari dan jajarannya dicopot dari posisinya, perseroan dengan kode emiten GIAA ini juga menyedot perhatian masyarakat sejak awal tahun ini lantaran beberapa perkara lainnya. Adapun Ari menjabat posisi Direktur Utama setelah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada September 2018. Berikut adalah beberapa permasalahan yang menimpa maskapai penerbangan pelat merah itu sepanjang tahun ini.
1. Harga Tiket Pesawat Dinilai Terlampau Mahal
Melambungnya harga tiket pesawat menjadi buah bibir masyarakat pada awal tahun 2019. Pasalnya, kala itu masyarakat kesulitan mendapat pesawat murah. Ongkos penerbangan melonjak hampir dua kali lipat. Pemerintah mencatat kenaikan tarif itu terjadi sejak November 2018 dan berimbas kepada inflasi akibat angkutan udara yang juga meningkat.
Mahalnya tiket pesawat tersebut sempat diduga disebabkan oleh praktik duopoli yang dilakukan oleh dua pemain besar industri penerbangan, yaitu Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Pada mulanya, industri penerbangan diisi oleh persaingan tiga pemain besar, dengan adanya Sriwijaya Air Group. Namun belakangan, Garuda mengakuisisi Sriwijaya, sehingga pemain besar tersisa dua.
<!--more-->
Ihwal tudingan itu, Garuda membantah adanya praktik duopoli. Perseroan mengatakan kenaikan tarif terjadi lantaran komponen biaya operasional yang tinggi.
2. Dugaan Kartel Penerbangan
Garuda Indonesia menjadi salah satu terlapor dalam kasus dugaan kartel tiket penumpang pesawat kelas ekonomi. Di samping itu, perseroan juga diduga terlibat kasus kartel tarif kargo. Kasus pertama telah masuk ke tahap persidangan di Komite Pengawas Persaingan Usaha alias KPPU. Adapun dugaan kartel kargo masih masuk tahap penyelidikan.
Dilansir dari Bisnis, investigator KPPU menyatakan para terlapor disinyalir sengaja melakukan pengurangan frekuensi dan perubahan penerbangan. Selain itu, para terlapor juga diketahui melakukan pengurangan sub class atau tiket harga rendah. Hal ini menurutnya menjadi bukti adanya fakta bahwa terjadi perilaku yang sama atau perbuatan yang paralel dilakukan oleh para terlapor untuk tidak membuka tiket subclass sehingga konsumen tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.
Selain mengurangi subclass, investigator juga menyinggung soal kenaikan harga tiket yang terjadi setelah November 2018 yang dinilai tidak rasional lantaran harga avtur justru menunjukkan penurunan sejak November 2018 bila dibandingkan dengan harga sebelum November.
Ihwal perkara kartel, Garuda Indonesia sebelumnya juga telah dijatuhi hukuman denda A$ 19 juta (sekitar Rp 190 miliar) oleh pengadilan Federal Australia karena terlibat dalam praktik kartel dengan berbagai maskapai lainnya untuk mengatur pengiriman kargo. Keputusan penjatuhan denda dikeluarkan pada 30 Mei 2019 di Canberra dan mendapat sambutan baik dari Komisi Perlindungan Konsumen Australia (ACCC).
3. Rangkap Jabatan Direksi
Sepanjang tahun ini KPPU tak hanya sekali menangani kasus dengan terlapor Garuda Indonesia. Lembaga pengawas persaingan usaha juga sempat memeriksa direksi Garuda Indonesia dan anak usahanya, Citilink Indonesia, lantaran menyandang jabatan rangkap.
KPPU sempat memanggil tiga orang terlapor, yaitu Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, Direktur Niaga Pikri Ilham, dan Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo. Berdasarkan penelusuran KPPU, para pejabat di perusahaan maskapai pelat merah itu mendobel tugas sebagai komisaris di Sriwijaya Group.
<!--more-->
Peristiwa ini terjadi setelah perusahaan itu meneken kerja sama dengan Garuda Indonesia guna menyelamatkan keuangan perseroan. KPPU menyebut, terlapor seharusnya tidak menempati posisi komisaris di Sriwijaya karena perusahaan tersebut belum melakukan merger dengan Garuda Indonesia.
Meski demikian, KPPU tidak melanjutkan kasus tersebut lantaran ada argumen bahwa para terlapor hanya mengikuti kebijakan pemerintah. Adapun pemerintah pun dinilai hanya menjalankan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, di tengah penyelidikan kasus tersebut, tiga orang itu pun akhirnya mengundurkan diri dari posisi di Sriwijaya Air.
Belakangan, Menteri Erick Thohir juga mengungkap bahwa Ari diketahui menjabat sebagai komisaris di anak usaha atau cucu Garuda Indonesia. Namun, dia memastikan pihak yang merangkap jabatan tersebut telah dicopot oleh Dewan Komisaris Garuda Indonesia Grup.
4. Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan
Pada Juli 2019, Garuda Indonesia dinyatakan bersalah oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kementerian Keuangan terkait penyajian laporan keuangan tahun 2018. Akibatnya, perseroan mesti membayar denda sebesar total Rp 1,25 miliar, dengan rincian Rp 1 miliar dibayarkan kepada OJK dan Rp 250 juta lainnya kepada BEI.
Perseroan mulanya terlilit perkara atas kasus laporan keuangan tahunan 2018 yang dimasalahkan kedua komisarisnya, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Keduanya menyatakan ogah menandatangani laporan keuangan 2018 yang disampaikan kepada publik pada 5 April lalu lantaran terkesan dibedaki.
Dalam laporan itu, Garuda mengaku meraih laba sekitar US$ 5 juta pada 2018 setelah tahun sebelumnya merugi hingga US$ 213 juta. Perseroan kala itu mengakui piutang sebagai laba perusahaan. Piutang ini terkait pengadaan layanan hiburan di dalam pesawat dan konektivitas Wi-Fi yang melibatkan PT Mahaka Aero Teknologi.
Setelah disajikan ulang, perseroan justru mencatatkan rugi bersih sebesar US$ 175,028 juta, atau sekitar Rp 2,45 triliun dengan kurs Rp 14.000 per dolar AS. Dalam laporan anyar itu perseroan mencatatkan pendapatan usaha sebesar US$ 4,37 Miliar, alias tidak mengalami perubahan dari laporan pendapatan sebelumnya. Sementara itu, pendapatan usaha lainnya alias pendapatan lain-lain, terkoreksi menjadi US$ 38,8 Juta dari sebelumnya US$ 278,8 juta.
<!--more-->
5. Polemik Kerja Sama dengan Sriwijaya Air
Kembang kempis hubungan kerja sama antara Garuda dan Sriwijaya juga mewarnai belantika industri penerbangan Tanah Air sepanjang tahun ini. Dilansir dari Majalah Tempo Edisi 32/48, Garuda dan Sriwijaya beberapa kali berselisih soal Kerja Sama Manajemen. Perselisihan terutama antara antara Garuda Indonesia Group, melalui PT Citilink Indonesia, dan pemegang saham Sriwijaya Air. Salah satu pangkal penyebab kekisruhan adalah perkara pembagian management fee.
Kisruh pembagian management fee menyebabkan pemilik maskapai Sriwijaya Air mencopot tiga anggota direksi, termasuk direktur utama, yang merupakan perwakilan Garuda Indonesia. Maskapai milik pemerintah itu pun membalas dengan mencabut logo Garuda Indonesia yang tertempel di semua pesawat Sriwijaya, Rabu, 25 September lalu.
Kerja sama manajemen itu semula dimaksudkan untuk menyelamatkan Sriwijaya, yang kolaps. Kinerja keuangan perusahaan tersebut merah karena menggendong utang yang besar. Total nilainya sekitar Rp 3 triliun. Kedua manajemen melakukan kerja sama ulang pada awal Oktober lalu. Kerja sama ini bersifat sementara dengan masa kesepakatan 30 hari. Di akhir Oktober, kedua perusahaan memperpanjang kerja sama hingga 90 hari dengan manajemen transisi.
Namun, Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Jauwena mengatakan persoalan kembali timbul setelah pada 6 November 2019, GMF meminta Sriwijaya membayar sejumlah utang. GMF bakal mengeluarkan surat penghentian layanan jika hingga pukul 17.00 WIB Sriwijaya tak melunasi utangnya. Beberapa anak usaha Garuda pun ikut-ikutan menagih utang. Termasuk katering, hotel, dan ground-handling.
Tagihan utang yang mendadak ini berdampak pada penerbangan hari berikutnya, Kamis, 7 November 2019. Sriwijaya Air tiba-tiba menghentikan sejumlah layanan hingga penumpang menumpuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
6. Bermasalah dengan Youtuber Rius Vernandes
Seorang Youtuber yang sering mengulas layanan penerbangan, Rius Vernandes dilaporkan ke polisi oleh Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena diduga melakukan pencemaran nama baik Garuda. Pelaporan Rius oleh Sekarga itu merupakan buntut dari unggahan Rius lewat Instagram story.
Dalam unggahanya itu, Rius mengulas soal buku menu di kelas bisnis Garuda yang ternyata hanya ditulis dengan tangan. Selain itu, dalam unggahan di saluran Youtube miliknya, Rius juga mewawancarai seorang turis asal Australia yang sama-sama menggunakan jasa Garuda.
<!--more-->
Kedua turis kecewa karena ternyata dalam penerbangan dari Sidney menuju Jakarta via Denpasar itu, petugas kehabisan wine. Akibat ramainya peristiwa ini, manajemen Garuda sempat mengeluarkan kebijakan melarang pengambilan foto dan video bagi penumpang dan awak kabin saat berada di dalam pesawat. Namun, kebijakan ini kemudian dicabut.
Usai ramai kasus tersebut, belakangan, Garuda dengan Rius Vernades mencapai kesepakatan damai. Direktur Utama Garuda Ari Askhara pun dalam konferensi pers sempat menawarkan Rius untuk mengulas layanan first class milik Garuda. Selain itu, Sekarga pun kemudian mencabut laporan mereka kepada polisi atas Rius.
7. Tudingan Germo di Tubuh Garuda
Menteri BUMN Erick Thohir ingin memastikan pegawai perempuan di BUMN, termasuk Garuda Indonesia tidak mengalami pelecehan. Erick menyampaikan hal tersebut pasca beredarnya cuitan di Twitter dari akun @digeeembok yang menyebut sejumlah petinggi PT Garuda Indonesia sengaja memanfaatkan para pramugari perusahaan BUMN tersebut.
"Gerombolan Ari Akshara, Heri Akhyar dan Roni Eka Mirsa adalah TRIO LENDIR. Roni Eka Mirsa adalah 'PROVIDER' paham banget manfaatin celah Pramugari untuk jadi santapan direktur atau setoran ke Pejabat," tulis akun @digeeembok. Akun @digeeembok juga menulis bahwa Vice President (VP) Cabin Crew Garuda Indonesia, Roni Eka Mirsa sebagai germo.
Atas tudingan tersebut, Roni Eka pun melaporkan akun tersebut kepada polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Hingga 17 Desember 2019, polisi telah memeriksa tiga orang saksi dari kasus tersebut.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan penyidik masih berusaha mengungkap identitas pemilik akun Twitter @digeeembok. Pasalnya perkara pencemaran nama baik terkait petinggi Garuda ini termasuk dalam dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
FRANCISCA CHRISTY | JONIANSYAH | ADAM PRIREZA | DIAS PRASONGKO
