Ombudsman Temukan Pungli di Terminal Bus Bekasi Kota

Minggu, 29 Desember 2019 17:36 WIB

Anggota Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu melakukan inspeksi mendadak ke Bendungan Bekasi Kota, Jawa Barat, Ahad, 29 Desember 2019. TEMPO/EKO WAHYUDI

TEMPO.CO, Bekasi - Anggota Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu melakukan sidak ke Terminal Bus Bekasi Kota, Ahad 29 Desember 2019. Dari sidak tersebut, ditemukan petugas Dinas Perhubungan dengan berseragam lengkap melakukan praktik pungutan liar atau pungli dengan mengambil uang dari para pengemudi bus serta mobil angkutan kota (angkot), tanpa disertai tanda bukti retribusi.

"Kami temukan tadi sekaligus mengkonfirmasi bahwa memang benar ada petugas dari Perhubungan yang menerima (pungli) tanpa memberikan karcis retribusi yang seharusnya ini menjadi pemasukan daerah," kata dia di Terminal Bus Bekasi Kota, Jawa Barat, Ahad 27 Desember 2019.

Para pengemudi diketahui memberikan uang pungli mulai dari Rp 4.000, Rp 5.000, Rp 8.000, Rp 10.000 hingga Rp 15.000. Selain menemukan pungli tanpa tanda bukti retribusi, ada juga pengemudi angkot yang bayar retribusi tidak sesuai nominal yang ditentukan.

Kalau pungutan resmi seperti angkot sebetulnya Rp 2.000, tapi kemudian diketahui yang dibayar sopir sebesar Rp 4.000. "Di karcis terlihat Rp 2.000. Itu tadi yang saya lihat," kata Ninik.

Ninik menyatakan, retribusi tersebut jika dikumpulkan akan sangat besar, dan menjadi pemasukan bagi Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pengelolaan Terminal Bekasi Kota. "Saya kira yang kecil-kecilan ini kalau dijumlah jadi sangat besar, sebetulnya bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan uang bisa dikelola untuk perbaikan terminal," ujarnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya Ninik Rahayu saat melakukan sidak ke Terminal Baranangsiang pada Sabtu kemarin juga menemukan masih adanya praktik pungli di pangkalan bus tersebut. Terkait hal ini Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Budi Rahardjo mengatakan bahwa pangkalan bus itu memang memiliki permasalahan sosial yang kompleks sejak dulu.

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Budi melalui pernyataan tertulis, Ahad, 29 Desember 2019. Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh instansi terkait di Kota Bogor, Jawa Barat, untuk mencari solusi permasalahan tersebut.

Berita terkait

Korban Pembunuhan Mayat dalam Koper Telah Dimakamkan di Bandung

1 hari lalu

Korban Pembunuhan Mayat dalam Koper Telah Dimakamkan di Bandung

RM, 49 tahun, korban pembunuhan pada kasus mayat dalam koper telah dimakamkan di kampung halamannya di Bandung

Baca Selengkapnya

Truk Tak Kuat Nanjak, Kontainer Terguling Timpa Mobil di Bekasi

1 hari lalu

Truk Tak Kuat Nanjak, Kontainer Terguling Timpa Mobil di Bekasi

Truk trailer bermuatan peti kemas Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi B 9789 BEH terguling di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi

Baca Selengkapnya

Terkuak, Alasan Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas

1 hari lalu

Terkuak, Alasan Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas

Seorang ayah di Bekasi berinsial N, 61 tahun, menghantam anak kandungnya sendiri berinisial C, 35 tahun menggunakan linggis hingga tewas.

Baca Selengkapnya

Ayah di Bekasi Hantam Anak dengan Linggis Hingga Tewas Gara-gara Cekcok Urusan Menantu

1 hari lalu

Ayah di Bekasi Hantam Anak dengan Linggis Hingga Tewas Gara-gara Cekcok Urusan Menantu

Keributan antara bapak dan anak di Bekasi ini dipicu urusan menantu, atau istri dari korban. Si anak minta ayannya mencari keberadaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

2 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Pembunuhan Wanita Mayat dalam Koper di Bekasi, Polisi Ungkap Peran Adik Kandung Pelaku

2 hari lalu

Pembunuhan Wanita Mayat dalam Koper di Bekasi, Polisi Ungkap Peran Adik Kandung Pelaku

Adik tersangka pembunuhan wanita di kasus mayat dalam koper itu sempat melarikan diri usai membantu kakaknya.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

2 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Polisi Ungkap Mayat Perempuan dalam Koper Sempat Disetubuhi sebelum Dibunuh

3 hari lalu

Polisi Ungkap Mayat Perempuan dalam Koper Sempat Disetubuhi sebelum Dibunuh

Polisi mengungkapkan Ahmad Arif Ridwan Nuwloh (29) menyetubuhi RM, sebelum membunuhnya dan mayat perempuan itu ditemukan di dalam koper di Cikarang.

Baca Selengkapnya