Ombudsman: Transisi Penyebab Terminal Baranangsiang Semrawut

Sabtu, 28 Desember 2019 17:52 WIB

Terminal Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Subekti

Tempo.Co, Bogor - Anggota Ombudsman Ninik Rahayu menduga kondisi Terminal Baranangsiang yang kurang baik disebabkan oleh transisi kepengurusan dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Pusat yang cukup lama.

"Ini transisi sangat lama, delapan tahun, antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota, perlu segera diupayakan penyelesaian. Kalau memang ini di Pemerintah Pusat, maka segeralah lakukan pembenahan," ujar Ninik di Terminal Baranangsiang, Bogor, Sabtu, 28 Desember 2019.

Ninik mengatakan, meskipun status dari Terminal Baranangsiang ini masih dalam tahap transisi penyelesaian estafet dari Pemkot ke Pemerintah Pusat, tetap perlu ada penanggung jawab di sana. Artinya, tampuk kepemimpinan dan pengelolaan terminal tidak boleh kosong. "Setidaknya pastikan masyarakat pengguna terminal bisa mendapat fasilitas yang baik," tutur dia.

Sebelumnya, Ombudsman melakukan inspeksi dadakan ke fasilitas tersebut. "Secara umum kondisinya memprihatinkan," ujar Ninik.

Menurut dia, terminal sebagai fasilitas umum mestinya nyaman, murah, dan menyenangkan. Di samping itu, mestinya fasilitas umum yang ada di terminal tidak berbayar alias gratis dan calon penumpang hanya membayar tiket.

Advertising
Advertising

"Tapi ini toilet berbayar, alalu tidak diketahui penggunaan dana itu untuk apa. Masing masing merasa tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas toilet ini," kata Ninik.

Kekurangan lainnya adalah kurangnya rambu-rambu atau papan pengumuman mengenai petunjuk fasilitas di sana. Misalnya untuk mengakses layanan kesehatan. Meskipun, di sana sudah ada posko dengan layanan dokter on-call.

"Jadi bagaimana cara masyarakat yang akan menggunakan fasilitas umum, misal kalau ada pencurian harus ke mana, atau kalau ada yang terganggu kesehatannya bagaimana, tidak ada petunjuk arah ke posko," tutur Ninik.

Pada mulanya, Ninik datang ke terminal sekitar pukul 09.30 WIB. Saat ia tiba, pengelola terminal sedang tidak di lokasi. Ia mengatakan Kepala Terminal Baranangsiang memang tengah rapat di Jakarta. Setelah itu, dia pun meninjau ke loket penjualan tiket bus.

Setelah melihat-lihat loket, Ninik sempat berbincang dengan sepasang calon penumpang di sana. Mereka pun mengeluhkan kondisi terminal yang dinilai kurang baik, salah satunya juga toilet yang tidak layak.

Karena itu, Ninik lantas menuju ke wilayah toilet. Ternyata, di Terminal Baranangsiang ada dua toilet yang dikelola oleh dua pengurus yang berbeda. Seorang petugas pengelola terminal yang mendampingi Ninik mengaku tidak mengetahui ke mana aliran duit dari pengelolaan toilet tersebut.

Ia pun melihat beberapa fasilitas, antara lain tempat mengetem angkot dan tower terminal. Terakhir, Ninik meninjau sebuah lokasi di dekat jalan keluar terminal. Di sana, terpasang sebuah spanduk yang dibuat oleh Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang. Spanduk tersebut dipasang untuk meminta sumbangan guna perbaikan fasilitas di sana. "Harusnya enggak boleh, masak pemerintah minta sumbangan masyarakat. Itu kan tanggung jawab pemerintah," kata Ninik.

Di akhir kunjungannya, Ninik meminta petugas operasional di Terminal Baranangsiang, Kuswanto, untuk menyampaikan kepada pimpinannya agar ada perbaikan fasilitas di sana. Adapun Kuswanto menolak berkomentar atas temuan Ombudsman tersebut.

Berita terkait

Modus Penipuan Oknum Pegawai ke Nasabah Sering Terjadi, OJK Pernah Sarankan Bank Ambil Alih

9 hari lalu

Modus Penipuan Oknum Pegawai ke Nasabah Sering Terjadi, OJK Pernah Sarankan Bank Ambil Alih

Kasus dugaan penipuan oleh oknum pegawai BTN terhadap nasabah banyak menarik perhatian setelah korban berunjuk rasa di depan kantor bank itu.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

11 hari lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kasus Penipuan Deposito BTN, Ombudsman: Bukan Kali Pertama Terjadi

12 hari lalu

Kasus Penipuan Deposito BTN, Ombudsman: Bukan Kali Pertama Terjadi

Kasus penipuan deposito BTN bukan kali pertama. Ombudsman mengungkap kasus serupa sudah terjadi dua kali di dua tahun terakhir

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

17 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

17 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

17 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

17 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

18 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

20 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

36 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya