Resmikan B30, Jokowi: Bisa Hemat Rp 63 Triliun

Senin, 23 Desember 2019 10:40 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, saat meresmikan program mandatori penggunaan B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin 23 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko widodo atau Jokowi meresmikan implementasi program Biodiesel 30 persen atau B30, hari ini, Senin, 23 Desember 2019. Jokowi mengatakan penerapan B30 ini berpotensi menghemat US$ 4,8 miliar atau Rp 63 triliun.

"Hari ini kami sampaikan bahwa B30 telah kami luncurkan dan ini bisa menghemat, yang saya paling senang ini bisa menghemat devisa Rp 63 Triliun," kata Jokowi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina, Jalan MT. Haryono, Tebet, Jakarta Selatan.

Menurut Jokowi, ada tiga alasan mengapa pemerintah buru-buru menerapkan campuran solar dengan sawit ini. Pertama, pemerintah berusaha mencaru sumber energi baru terbarukan pengganti energi fosil yang akan habis.

"Pengembangan energi terbarukan juga membuktikan komitmen kami untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon dan meningkatkan kualitas lingkungan," tuturnya.

Alasan kedua, ketergantungan impor solar Indonesia sangat tinggi. Padahal, kata Jokowi, Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar di dunia yang bisa diolah menjadi bahan bakar nabati sebagai pengganti solar.

Advertising
Advertising

Adapun alasan ketiga, B30 diprediksi menciptakan permintaan domestik CPO yang sangat besar. Hal ini akan menimbulkan multiplier efek pada 16,5 juta petani. "Program B30 akan berdampak pada petani kecil dan menengah dan pekerja di pabrik kelapa sawit," ucap dia.

Jokowi menjelaskan, setelah sukses menerapkan B30 langkah selanjutnya adalah masuk ke B50 hingga B100. Jika ini sukses, ia yakin Indonesia tidak gampang ditekan oleh negara lain terutama soal kampanye negatif sawit.

"Ini kami step by step, ya. Tahun depan nanti masuk ke B40, 2021 masuk ke B50. Targetnya kira-kira itu," katanya.

Turut hadir dalam peresmian ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, Wakil Komisaris Utama sekaligus Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyastuti.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati optimistis pada 2020 B30 akan bisa tersalurkan ke seluruh Indonesia. Selain bisa menghemat devisa, Nicke mengatakan penerapan bahan bakar campuran sawit itu akan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 14,25 juta ton. "Itu sangat baik untuk lingkungan hidup," tuturnya.

Di samping itu, mandatori B30 juga bisa memperluas serapan tenaga kerja sebanyak 1,2-1,4 juta orang. Industri sawit saat ini diperkirakan bisa menyerap tenaga kerja 16-18 juta orang.

AHMAF FAIZ | CAESAR AKBAR

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

3 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

6 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

16 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

16 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

18 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

22 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

23 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya