TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tak terlalu percaya diri dengan program Omnibus Law-nya. Meski Faisal menyadari, Jokowi sudah mendapat 74 persen dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bahkan sokongan Partai Gerindra guna memuluskan pengesahan Omnibus Law pada Januari tahun depan.

Menurut Faisal, Jokowi jangan dulu terlalu percaya diri, karena pasti Omnibus Law ini akan ada dampaknya ke depan. "Tatkala satu rezim itu sangat confident, ingat bahaya sedang menghadang," ujarnya di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu, 17 Desember 2019.

Kemudian ia juga mempertanyakan fokus dari Omnibus Law itu akan mengarah kemana. Sebab, Faisal merasa isi pokok Omnibus Law ini justru membahas soal kepentingan para pelaku usaha, seperti halnya besaran upah minimum kaum buruh, dan hambatan ketenagakerjaan.

"Juga saya cuma titip pesan ke pemerintah jangan sampai Omnibus Law ini kesannya untuk memenuhi seluruh permintaan dunia usaha terkait cost tenaga kerja. Bisa jatuh Pak Jokowi," ujarnya.

Faisal juga mengkritik proses pembuatan Omnibus Law yang dinilainya tertutup dan terburu-buru. Bahkan, tidak atau belum dilakukan kajian akademis untuk aturan tersebut. Sehingga, ia menilai hal ini akan berbahaya jika diaplikasikan nantinya.

"Sangat berbahaya, tidak ada kepentingan buruh yang terwakili di dalam proses pembuatan ini. Tidak ada kepentingan daerah, tadi dalam rapat daerah disampaikan," ungkap dia.

Faisal Basri mengharapkan, Omnibus Law yang digagas Jokowi ini jangan hanya memikirkan kemudahan untuk para pelaku usaha, namun juga harus melihat aturan tersebut bisa baik bagi lingkungan atau tidak. "Saya rasa pemerintah masih waras tidak akan mengorbankan lingkungan untuk usaha," katanya.

EKO WAHYUDI