TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali menegaskan rencananya untuk mengkaji kembali aturan larangan pengambilan benih lobster kendati kritik terus berdatangan, termasuk dari pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

Hal tersebut ditunjukkan saat memberi sambutan dalam pertemuan regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019.

Edhy menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mematangkan 29 aturan yang selama ini menjadi polemik, termasuk benih lobster.

"Anda pasti tertawa melihat (polemik) lobster. Saya tidak akan mundur karena yang saya perjuangkan adalah keberlanjutan nelayan kita, lingkungan kita, alam kita," katanya.

Ketika ditanyai lebih lanjut oleh awak media, Edhy enggan berkomentar lebih lanjut mengenai hal ini. "Sudah, tunggu waktunya," ujarnya.

Adapun kemarin Presiden Joko Widodo turut berkomentar terkait polemik wacana ekspor benih lobster ini. Dia menuturkan apapun kebijakan yang diambil yang paling penting adalah negara dan nelayan mendapatkan manfaat serta lingkungan tidak rusak.

Menurutnya, harus ada nilai tambah dari benih lobster. Dari situ, baru bisa dihitung apakah pemerintah harus mengekspor atau tidak.

Kebijakan yang diambil pun harus memperhatikan keseimbangan. "Bukan hanya bilang jangan, enggak. Mestinya keseimbangan itu yang diperlukan. Jangan juga awur-awuran. Misal, semua ditangkepin, semuanya diekspor, itu juga enggak benar," kata Jokowi saat meninjau lokasi calon ibu kota baru di Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019.