Kinerja Ekspor Jasa Melambat, Pemerintah Siapkan Strategi
Reporter
Larissa Huda
Editor
Dewi Rina Cahyani
Kamis, 12 Desember 2019 13:18 WIB
Tempo.Co, Jakarta - Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Dody Edward mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot kinerja ekspor jasa. Langkah ini, kata dia, diharapkan mampu mengimbangi defisit perdagangan untuk ekspor barang. Dody menilai perdagangan jasa memang memiliki karakter yang berbeda dengan perdagangan barang.
"Ke depannya, pemerintah akan perlu memperbanyak kerja sama di level regional dan Asia untuk mendorong ekspor jasa," ujar Dody kepada Tempo.
Selain itu, Dody mengatakan pemerintah juga akan memetakan sektor jasa prioritas yang perlu didorong untuk ekspor dan penghasil devisa. Pemerintah selanjutnya membuka kesempatan untuk peningkatan kapasitas pelaku jasa seperti vokasi. Selain itu, Dody mengatakan perlu ada respon terhadap perubahan atau lebih adaptif dalam menghadapi perubahan teknologi.
"Perubahan era industri dan teknologi 4.0, harus membuat kita menjadi lebih mampu bersaing dan bertahan ditengah persaingan global saat ini," ujar dia.
Dody memprediksikan kinerja ekspor jasa hingga akhir tahun mengalami perlambatan. Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia yang dirilis Bank Indonesia pada triwulan III tahun ini, ekspor jasa Indonesia mencapai US$ 23,17 miliar atau tumbuh 2,34 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 yang mencapai US$ 22,64 miliar).
"Melihat data dan kondisi tersebut, ekspor jasa Indonesia di tahun 2019 tidak akan jauh dari capaian di tahun sebelumnya," ujar Dody.
Pada awal tahun, pemerintah telah menambahkan jenis jasa yang ditetapkan sebagai ekspor jasa, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.010/2019 pada bulan Maret 2019 tentang “Batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai PPN”. Pada pasal 2 ayat 1-3 menyebutkan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas ekspor Jasa adalah 0 persen.
"Mengingat kebijakan ini baru ditetapkan pada awal tahun ini, kami tetap optimis kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya ekspor jasa," ujar Dody.
Sebelumnya hanya ada tiga sektor yang dikenakan PPN 0 persen yaitu jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, serta jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) terkait barang untuk tujuan ekspor. Kemudian diperluas dengan menambah tujuh sektor, yaitu jasa konsultasi konstruksi, jasa teknologi dan informasi, jasa penelitian dan pengembangan, jasa persewaan alat angkut untuk penerbangan atau pelayaran internasional, jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor serta jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan komunikasi atau konektivitas data.
Termasuk juga jasa konsultasi yang meliputi jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi keinsinyuran (engineering services), jasa konsultasi pemasaran (marketing services), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan.
Dari data ekspor jasa triwulan kedua tahun 2019 dan triwulan ketiga 2019 terlihat kenaikan ekspor jasa masing-masing dari USD 6,9 miliar menjadi USD 7,3 milyar, dan dari USD 8,1 miliar menjadi USD 8,4 milyar. "Namun, dampak dari PMK tersebut masih harus dilihat lagi dalam beberapa triwulan ke depan," ujar Dody.
