TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang tidak berkontribusi terhadap pendapatan desa. Catatan pemerintah, sebanyak 2.188 BUMDes tidak lagi beroperasi dan 1.670 tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan desa.

"Penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif," katanya ketika memberikan sambutan dalam rapat terbatas Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Kantor Presiden, Rabu 11 Desember 2019.

Jokowi menjelaskan, penyaluran dana desa selama lima tahun belakangan mencapai Rp 329,8 triliun. Seiring dengan tingginya alokasi dana desa yang dikucurkan, Jokowi meminta pemanfaatannya juga meningkat terutama untuk optimalisasi BUMDes.

"Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak signifikan pada desa," tutur Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta BUMDes mulai disambungkan dan diintegrasikan dengan marketplace lokal maupun global. Dengan demikian, produk-produk unggulan desa bisa dikenal secara luas.

Jokowi juga menginstruksikan agar penggunaan dana desa harus diikuti dengan pengawasan dan tata kelola manajemen yang baik. "Sehingga tata kelola semakin baik, akuntabel, dan transparan dan pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan," Jokowi menekankan.

BISNIS