OJK Akan Wajibkan Anak SMP Buka Buku Tabungan Elektronik

Selasa, 10 Desember 2019 12:16 WIB

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyerahkan buku laporan 2 tahun Bank Wakaf Mikro kepada Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso berupaya meningkatkan akses sistem keuangan masyarakat, salah satunya perkara pembukaan rekening tabungan.

Ia mengatakan lembaganya terus mendorong literasi keuangan, khususnya tabungan, kepada anak sekolah. "Kami minta dan haruskan anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) dibukakan buku tabungan secara elektronik, ini kerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh jasa keuangan," ujar Wimboh di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Melalui program Sampel, Wimboh mengatakan jumlah total tabungan tercatat Rp 8,8 triliun dari 21,6 juta pelajar di 3.500 sekolah. Selain percepatan akses tabungan, ia mengatakan masyarakat juga harus didekatkan kepada akses pembiayaan. Khususnya, untuk masyarakat yang bila tidak difasilitasi maka akan kesulitan mendapat akses.

"Berbagai program kami punya yang sudah diinisiasi Kementerian Keuangan seperti Kredit Ultra Mikro, lalu dari Kementerian BUMN yaitu PNM Mekaar, dan berbagai program kami monitor," kata Wimboh.

Di samping itu, OJK memiliki program Bank Wakaf Mikro yang memfasilitasi pinjaman murah dan tanpa biaya, kecuali biaya administrasi sebesar 3 persen. Wimboh mengatakan program itu bisa diakses oleh para pelaku sektor ekonomi informal. "Kami harapkan akses masyarakat lebih cepat sehingga beri dampak positif kepada pembangunan," tutur Wimboh.

Dengan adanya akses melalui berbagai platform itu, Wimboh mengatakan Indonesia bisa mencapai angka inklusi keuangan yang ditargetkan. Apalagi, saat ini pencapaian target tersebut dikawal langsung oleh Dewan Nasional Inklusi Keuangan.

Pada 2019, pemerintah menargetkan inklusi keuangan mencapai angka 75 persen. Berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, Wimboh mengatakan angka tersebut sudah tercapai. Ditambah lagi, literasi keuangan saat ini sudah mencapai 35 persen.

"Ini juga mendukung program yang sudah disepakati bersama, diantaranya penyaluran KUR, dan mendukung ekosistem KUR, serta penyaluran kredit UMKM sebanyak 20 persen," ujar Wimboh.

Tahun ini, penyaluran KUR alias Kredit Usaha Rakyat ditargetkan sebanyak Rp 140 triliun dan saat ini baru tercapai 90,9 persen, yaitu Rp 127,3 persen. Sementara pada tahun depan target itu naik menjadi Rp 190 triliun.

Berita terkait

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

1 hari lalu

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

Baca Selengkapnya

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

1 hari lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Prioritaskan Kredit untuk Difabel

2 hari lalu

Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Prioritaskan Kredit untuk Difabel

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memprioritaskan kalangan difabel.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

3 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

3 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

5 hari lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

5 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

5 hari lalu

Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

Penyaluran pendanaan AdaKami pada Januari-April 2024 mencapai Rp 4,6 triliun.

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

8 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya