Avtur Tak Lagi Dimonopoli Pertamina, PHRI: Harga Bisa Kompetitif

Minggu, 8 Desember 2019 18:13 WIB

Pekerja memeriksa alat di Depot Pengisian Pesawat Udara di (DPPU) Pertamina Cengkareng, Tangerang, Banten, 26 Januari 2016. Kebutuhan avtur setiap tahun untuk memenuhi operasional maskapai penerbangan di Indonesia mencapai 5 juta kiloliter (KL) atau 5 miliar liter. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyambut baik rencana pemerintah untuk membuka kesempatan perusahaan swasta menjual bahan bakar pesawat atau avtur di Indonesia. Hal tersebut dinilai akan berdampak positif dalam peningkatan daya saing.

Pasalnya, saat ini penjualan avtur masih dimonopoli oleh PT Pertamina (Persero). Dengan kehadiran pihak swasta, Hariyadi mengatakan akan terjadi persaingan harga yang membuat pasar avtur menjadi lebih kompetitif.

Hal ini yang diharapkan bakal berdampak pada penurunan harga tiket pesawat yang merupakan komponen utama dalam industri pariwisata Indonesia. Saat ini harga tiket pesawat di Indonesia tidak kompetitif. Penerbangan berdurasi satu hingga dua jam pada low cost carrier (LCC) di Indonesia masih terbilang mahal bila dibandingkan dengan rute yang sama di wilayah ASEAN atau Eropa juga.

“Saat tidak ada kompetisi, harga (tiket) akan jadi mahal. Ini menjadi tidak adil, karena nanti yang dirugikan adalah masyarakat,” kata Hariyadi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada pekan ini. "Sama-sama penerbangan 1-2 jam LCC (low cost courier), kita lebih mahal. Di mana tidak ada kompetisi," tambahnya.

Adapun hingga kini, sudah ada dua perusahaan yang diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk ikut menjual avtur di Indonesia, yakni PT AKR Corporindo Tbk dan British Petroleum (BP). Namun, kata Hariyadi, hingga kini rencana tersebut belum juga terealisasi lantaran terganjal kesepakatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Advertising
Advertising

Ia mengeluhkan proses kedatangan perusahaan baru terjadi pada sektor ini. Padahal, dirinya telah menyampaikan keluhan ini sejak Februari 2019. "Selama ini terus dihambat, saya duga ada yang mengganjal dari pihak BUMN,” kata Hariyadi tanpa menyebut BUMN yang dimaksud.

Sebelumnya, pemerintah akan mewujudkan setidaknya ada dua operator yang bisa memasok avtur di Indonesia guna menciptakan harga yang terjangkau. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemasok avtur tidak bisa hanya dilayani oleh satu pemain.

Ia menyebutkan perlu ada pemain baru agar terjadi kompetisi, sehingga dapat bersaing dalam menciptakan efisiensi. "(Pemasok) avtur nggak mungkin satu. Nanti kami lihat, paling tidak dua lah, jangan satu," katanya, Selasa, 3 Desember 2019.

Luhut menambahkan akan membahas masalah avtur tersebut bersama para pemangku kepentingan. Operator avtur juga diminta untuk melakukan efisiensi biaya operasional agar harga jualnya bisa diturunkan.

Lebih jauh Luhut juga mempertanyakan harga avtur yang dijual di negara lain bisa lebih murah dibandingkan dengan di Tanah Air. Adapun, selisih harga avtur nasional dengan Singapura mencapai 35 persen.

BISNIS

Berita terkait

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

13 jam lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

16 jam lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

16 jam lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

1 hari lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

1 hari lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

1 hari lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

1 hari lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

2 hari lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

2 hari lalu

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

Media asing menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan soal tawaran kewarganegaraan ganda

Baca Selengkapnya

Bandara SMB II Palembang Turun Kelas, PHRI dan Blogger Sumsel Kecewa

3 hari lalu

Bandara SMB II Palembang Turun Kelas, PHRI dan Blogger Sumsel Kecewa

Keputusan menurunkan status bandara di Palembang dinilai berdampak negatif terhadap pertumbuhan industri parawisata di Sumsel.

Baca Selengkapnya