TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bersama Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. meminta karyawan tetap melakukan layanan yang terbaik untuk pengguna jasa penerbangan. Kendati, ia tak memungkiri ada kemungkinan situasi kerja terpengaruh oleh kasus penyelundupan motor Harley Davidson.

"Seluruh karyawan Garuda di manapun berada, diminta untuk menjalankan tugas seperti biasa," kata Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol saat membacakan hasil pertemuan Menteri BUMN dengan Dewan Komisaris Garuda di Jakarta, Sabtu 7 Desember 2019.

Ikut hadir dalam kesempatan ini Komisaris Independen Herbert Timbo Siahaan, Komisaris Independen Eddy Porwanto Poo, Komisaris Independen Insmerda Lebang, Komisaris Chairal Tanjung, Plt Direktur Utama Fuad Rizal, dan Direktur Niaga Pikri Ilham Kurniansyah.

Permintaan untuk melaksanakan tugas dalam rangka pelayanan dan menjaga nama baik Garuda serta bangsa Indonesia ini merupakan salah satu hasil dari pertemuan Menteri BUMN-Dewan Komisaris Garuda.

Sahala mengharapkan operasional Garuda tidak akan terganggu dan berlangsung normal seperti biasa. Sebab, kegiatan sehari-hari akan diemban oleh pelaksana tugas direksi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers yang dilakukan secara bersama-sama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Bea Cukai serta Komisi XI DPR RI, pada Kamis 5 Desember 2019, menyatakan bahwa kasus Harley Davidson ilegal itu jelas menyalahi tata kelola korporasi yang baik.

Kemudian, Dewan Komisaris Garuda Indonesia pada Jumat (6/12) telah menyampaikan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No. DEKOM/SKEP/011/2019 5 Desember 2019 yang menetapkan Fuad Rizal sebagai Plt Direktur Utama Garuda Indonesia di samping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, menyusul pencopotan Ari Askhara dari jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia yang berlaku sejak 5 Desember 2019.

HENDARTYO HANGGI | ANTARA