TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran tes Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019 sudah resmi ditutup untuk sebagian besar instansi pada 30 November 2019 kemarin. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), diinformasikan bahwa Kementeriam Hukum dan HAM menjadi instansi dengan jumlah pelamar terbanyak.

"Mencapai 700.000 pelamar lebih," tulis keterangan resmi BKN dalam akun media sosial resminya.

Berdasarkan data BKN, selain Kemenkumham, instansi yang paling diminati pendaftar CPNS 2019 adalah Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Tiga provinsi juga tercatat paling favorit dengan urutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Selanjutnya adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan.

Berikut perinciannya:

1. Kementerian Hukum dan HAM - 708.488 pendaftar
2. Kementerian Agama- 212.357 pendaftar
3. Kejaksaan Agung 75.734 pendaftar
4. Mahkamah Agung RI 58.320 pelamar
5. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 57.314 pelamar
6. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 53.908 pendaftar
7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 50.528 pelamar
8. Pemerintah Provinsi Jawa Barat 41.722 pendaftar
9. Kementerian Perhubungan 38.780 pendaftar
10. Kementerian Kesehatan 34.892 pendaftar

Adapun Formasi dalam CPNS 2019 yang paling banyak diminati adalah untuk:
- Penjaga Tahanan (Pria) 304.247
- Ahli Pertama - Guru Kelas 230.768
- Pelaksana/Terampil - Bidan 182.624
- Ahli Pertama - Guru Agama Islam 150.830
- Pelaksana/Terampil - Perawat 149.645
- Penjaga Tahanan (Wanita) 142.080
- Ahli Pertama - Guru Matematika 121.892
- Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris 118.951
- Pelaksana/Pemula - Pemeriksa Keimigrasian (Pria) 96.598
- Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia 93.685

Meski secara resmi pendaftaran CPNS 2019 telah ditutup, sejumlah kementerian lembaga masih membuka peluang bagi peserta yang ingin mendaftar. Badan Kepegawaian Negara mencatat hingga kini sejumlah instansi masih membuka pendaftaran hingga Desember. Beberapa di antaranya yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pemerintah Keuangan, Badan Pembina Ideologi Pancasila.

BISNIS