TEMPO.CO, Jakarta - Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyatakan siap memproduksi cangkul secara massal untuk memenuhi kebutuhan pasar baik dari dalam maupun luar daerah serta permintaan pengadaan pemerintah.

"Di Kabupaten Sukabumi banyak perajin cangkul mulai di Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kalapanunggal, Nyalindung dan lain-lain tentunya ini bisa menjadi peluang bisnis dan mendongkrak pendapatan pandai khususnya perajin alat pertanian ini," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (DPESDM) Aam Amar Halim di Sukabumi, Sabtu, 30 November 2019.

Dia mengakui masih ada kendala dalam memproduksi cangkul yang tidak hanya keterbatasan alat (teknologi) yang digunakan, tetapi cangkul dari Kabupaten Sukabumi belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).

Maka dari itu, pihaknya saat ini tengah berupaya agar cangkul yang diproduksi pandai besi dari kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali ini lolos uji dan sesuai dengan SNI. Standardisasi produk ini sangat penting agar bisa masuk e-katalog pengadaan barang yang dilakukan pemerintah khususnya pusat.

Menurutnya, Pemkab Sukabumi pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian RI terkait SNI agar cangkul karya perajin dari Sukabumi bisa sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh pemerintah.

Selain itu, selama ini cangkul yang dibuat pandai besi baru sebatas permintaan dari rumahan ataupun pasar tradisional dan belum bisa menembus e-katalog padahal perajin pacul jika diminta memproduksi secara maka mereka akan siap untuk memenuhinya.

Apalagi belum lama ini Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki meninjau langsung pembuatan cangkul di salah satu bengkel di wilayah Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat dan secara tegas cangkul dari Cibatu ini kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan produk impor seperti China.

Tentunya dengan kedatangan utusan Presiden RI Joko Widodo itu perajin tambah bersemangat untuk membuat cangkul secara massal namun, sebelum itu dilaksanakan pihaknya ingin cangkul Sukabumi sudah ber-SNI.

"Setelah ada SNI kami juga akan melatih para perajin agar cangkul yang diproduksi tersebut sesuai SNI sehingga bisa diserap oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Di sisi lain, Aam mengatakan tidak hanya SNI yang menjadi perhatian Pemkab Sukabumi hingga Kementerian Perindustrian RI tetapi, alat untuk membuat cangkul harus berteknologi tinggi.

Selama ini, pandai besi membuat cangkul secara manual yang menyebabkan produksinya terbatas ditambah lagi minimnya regenerasi perajin alat pertanian ini. Dengan adanya alat yang canggih untuk memproduksi cangkul tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu besar karena, bisa dikerjakan secara otomatis.

Maka dari itu, Pemkab Sukabumi berupaya meminta kepada pemerintah pusat untuk bisa memberikan bantuan berupa alat produksi cangkul. Bantuan yang diberikan kepada perajin ini berupa pembelian secara kredit dalam bentuk alat agar mereka bisa terus berkarya dan mempunyai tanggung jawab.

Tidak hanya itu, ia pun mengimbau kepada perajin atau pengusaha cangkul Sukabumi agar memanfaatkan media sosial atau pasar elektronik dalam memasarkan produknya dan pihaknya tengah membuat aplikasi e-commerce berupa katalog digital produk hasil industri lokal.